Waka I dan II DPRD Seluma Bakal Gunakan Mobnas 1.500cc

DPRD Seluma Gunakan Mobnas 1.500cc-istimewa-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co - TAIS, Wakil Ketua (Waka) I dan Waka II DPRD Seluma tahun ini akan diberi fasilitas kendaraan atau mobil dinas baru. Namun mobnas baru yang akan diberikan tersebut tidak sama seperti sebelumnya.
Dengan jenis dan spesifikasi mesin yang berbeda. Karena pada periode sebelumnya, Waka I dan II DPRD Seluma mendapatkan fasilitas mobil Toyota Fortuner dengan kapasitas mesin 2.500 cc.
BACA JUGA:Ada Usulan Baru, Kendaraan Operasional Belum Dilelang
BACA JUGA:DLH Seluma Akan Monitoring Limbah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
Waka I DPRD Seluma Samsul Aswajar mengatakan, mobil dinas yang akan dibeli ini sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
"Untuk mobil dinas unsur pimpinan anggarannya sudah tersedia. Namun pembelian belum dilakukan lantaran masih menunggu pejabat pengadaan," tegasnya.
BACA JUGA:Empat Hari Giat Ops Nala, 138 Pelanggar Ditindak
BACA JUGA:Tahun Depan DPRD Seluma Akan Mendapat Anggaran Pokir Rp 500 Juta
Untuk jenis mobil yang akan dibeli disampaikan Samsul yaitu Honda CRV. "Jadi kami sesuai dengan aturan. Baik itu cc dan juga harganya. Karena cc dan harga ini sudah jelas aturannya. Untuk CRV ini cc nya hanya 1.500," tegasnya.
Menurutnya, kendaraan yang digunakan dan dapat dibeli sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 tahun 2007, hanya ketua DPRD diperbolehkan diberi fasilitas kendaraan dinas mobil dengan kapasitas mesin 2.500 cc. Sedangkan untuk Waka I dan Waka II hanya mobil dengan kapasitas 2.200 cc.
BACA JUGA:Kenali 10 Manfaat Buah Bit untuk Kesehatan Tubuh
BACA JUGA:Ini Cara Pencegahan Monkeypox atau Cacar Monyet Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
"Untuk mobil pimpinan DPRD sudah diatur melalui Permendagri Nomor 11 tahun 2007," ujarnya.
Sebagaimana diketahui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, telah diatur jenis kendaraan maupun kapasitas/ Isi silinder kendaraan dinas.