Anggaran Rp87 Miliar Ditarik Pemerintah Pusat, Pemda Bengkulu Selatan “Gigit Jari”
![](https://radarselatan.bacakoran.co/upload/9657c2a3fa9135df768b339c2deacf4c.jpg)
Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, S.E, M.A.P-Gio-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto juga berdampak dengan Pemda Bengkulu Selatan.
Anggaran senilai Rp87 miliar ditarik pemerintah pusat. Akibat penarikan anggaran tersebut, Pemda Bengkulu Selatan hanya bisa “gigit jari”. Kegiatan pembangunan fisik di tahun 2025 terancam ditiadakan alias nihil.
BACA JUGA:Sukaraja Jadi Sasaran Pertama Operasi Keselamatan Nala
“Total Rp87 miliar anggaran untuk daerah kita batal diberikan pemerintah pusat. Anggaran batal dialokasikan itu meliputi DAU peruntukan dan DAK. Tentu kebijakan ini berdampak dengan daerah,” kata Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, S.E, M.A.P.
Penarikan anggaran oleh pemerintah pusat sangat berdampak dengan Pemda Bengkulu Selatan karena sumber utama keuangan Pemda Bengkulu Selatan sangat bergantung anggaran dari pemerintah pusat.
Sebab Pendapatan Daerah atau PAD jumlahnya sangat minim, tidak memungkinkan untuk mendukung anggaran pembangunan.
BACA JUGA:Mabuk, Dua Pemuda Aniaya Temannya Sendiri, Korban Ditusuk dan Dilempar Batu
“Selama ini pembangunan di daerah kita memang mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Makanya penarikan anggaran ini berpengaruh banyak dengan sektor pembangunan. Seperti pembangunan infrastruktur yang sebelumnya anggarannya sudah dialokasikan ke Dinas PUPR itu terancam batal semua,” ujar Juli.
Selain anggaran untuk pembangunan, alokasi anggaran untuk kebutuhan lain, seperti perjalanan dinas pejabat dan DPRD juga dipangkas, bahkan anggaran untuk pembelian alat tulis kantor juga dikurangi. Yang tidak tersentuh efisiensi anggaran ini hanya sektor kesehatan dan pendidikan.
BACA JUGA:Warga Desa Padang Berangin Butuh Pembangunan Jalan Hotmix
Meski kebijakan efisiensi anggaran berdampak dengan daerah, Juli Hartono mendukung langkah pemerintah pusat.
Sebab efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat.
“Kami mendukung kebijakan ini, asalkan memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat bangsa dan negara. Ibaratnya seperti ini, mungkin selama ini kita tersesat ke arah yang salah, ini momennya kembali ke jalur yang benar. Mudah-mudahan saja seperti itu,” tukas Juli. (yoh)