Mantan Kadis Perindagkop Kaur Dituntut 3 Tahun 6 Bulan

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 20 Jan 2025 - 19:49

SIDANG: Terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan Pasar Inpres Kabupaten Kaur tahun anggaran 2022 menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bengkulu-Icha-radarselatan.bacakoran.co

"Hal yang menjadi pertimbangan adalah kerugian negara yang dikembalikan baru Rp673 juta dan belum dipulihkan sepenuhnya," kata Bobby.

Dalam kasus ini, JPU tidak menemukan adanya unsur memperkaya diri sendiri. Namun terdapat unsur menguntungkan diri sendiri, sebagaimana adanya aliran fee ke beberapa pihak dalam kasus pasar rakyat inpres.

Dari nilai anggaran yang sebesar Rp2,7 miliar, pembangunannya dilakukan dengan anggarannya seminim- minimnya. "Ahli konstruksi mengatakan bangunan ini gagal konstruksi," kata Bobby.

Seperti diketahui, ketujuh tersangka ini, dituntut lantaran diduga berjamaah melakukan tindak pidana korupsi sejak dari awal perencanaan pembangunan sampai dengan akhir pembangunan tahu 2022

hingga mengakibatkan kerugian negara sampai Rp 2,6 miliar dan pembangunannya mengalami gagal konstruksi. (cia)

mantan kadis perindagkop kaur dituntut 3 tahun 6 bulan                            radarselatan.bacakoran.co - bengkulu, pengadilan negeri bengkulu kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan pasar inpres bintuhan kabupaten kaur provinsi bengkulu pada senin (20/1/2025). sidang dipimpin ketua majelis hakim agus hamzah sh, mh dengan agenda tuntutan. 
dalam persidangan jaksa penuntut umum bobby muhammad ali akbar menuntut tujuh terdakwa dengan hukuman berbeda.
baca juga:begini kronologis lengkap dan motif tragedi maut tempat tongkrongan di bengkulu selatan
enam terdakwa dituntut penjara 3 tahun 6 bulan. para terdakwa juga diwajibkan membayar denda rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. 
enam terdakwa tersebut adalah mantan kadis disperindagkop kabupaten kaur sekaligus kpa, agusman efendi. kemudian pejabat pembuat komitmen (ppk) pandariadmo, dirut cv syb melden efendi,
baca juga:harga gabah naik rp6.500 per kilogram
peminjam perusahaan cv syb soudarmadi agus cik. kemudian anggota pokja ukpbj, thavib setiawan dan peminjam perusahaan cv tjk, indrayoto.
sedangkan satu terdakwa lagi yakni wakil direktur cv tp sekaligus konsultan perencana, rustam effendi dituntut hukuman lebih ringan yakni 1 tahun 6 bulan penjara, serta denda rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
baca juga:dppappkb seluma dampingi 2 korban pelecehan seksual
para terdakwa dituntut dengan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
baca juga:alkes rumah sakit di bengkulu belum memadai
"para terdakwa juga dibebankan uang pengganti dengan nilai yang berbeda - beda," kata jpu kejari kaur, bobby muhammad ali akbar.
bobby mengatakan, kerugian negara dalam perkara ini sebesar rp2,6 miliar, dan baru dikembalikan sebesar rp673 juta. hal itu yang menjadi pertimbangan jpu dalam memberikan tuntutan kepada para terdakwa.
baca juga:harga telur di kabupaten seluma masih tinggi
"hal yang menjadi pertimbangan adalah kerugian negara yang dikembalikan baru rp673 juta dan belum dipulihkan sepenuhnya," kata bobby.
dalam kasus ini, jpu tidak menemukan adanya unsur memperkaya diri sendiri. namun terdapat unsur menguntungkan diri sendiri, sebagaimana adanya aliran fee ke beberapa pihak dalam kasus pasar rakyat inpres.
baca juga:korupsi dana desa mantan kades gunung kaya dituntut 3 tahun penjara
dari nilai anggaran yang sebesar rp2,7 miliar, pembangunannya dilakukan dengan anggarannya seminim- minimnya. "ahli konstruksi mengatakan bangunan ini gagal konstruksi," kata bobby.
seperti diketahui, ketujuh tersangka ini, dituntut lantaran diduga berjamaah melakukan tindak pidana korupsi sejak dari awal perencanaan pembangunan sampai dengan akhir pembangunan tahu 2022
baca juga:dprd dan pemkab seluma sepakati bahas 5 raperda di tahun 2025 ini
hingga mengakibatkan kerugian negara sampai rp 2,6 miliar dan pembangunannya mengalami gagal konstruksi. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan