Pimpinan DPD RI Lontarkan Wacana Capres Independen

Reporter: |

Editor: Sahri Senadi |

Selasa , 07 Jan 2025 - 18:01

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamuddin-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

Sultan memuji keputusan MK yang dinilai berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat laju demokrasi di Indonesia. Dia meyakini keputusan itu akan membuka keran proses pencalonan presiden yang lebih demokratis.

"Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik," katanya.

Sebagaimana diketahui, MK resmi menghapus presidential threshold lewat perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang putusan, Kamis (2/1).

MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoriul Fatna.

Dengan putusan itu, setiap partai politik memungkinkan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Namun, untuk mencegah jumlah pasangan calon presiden yang terlalu banyak, MK merekomendasikan rekayasa konstitusional.

Rekayasa itu salah satunya dengan meminta agar partai bergabung dalam koalisi selama gabungan koalisi itu tak terlalu dominan. (**)

pimpinan dpd ri lontarkan wacana capres independen                             radarselatan.bacakoran.co - jakarta, ketua dewan perwakilan daerah (dpd) ri, sultan bachtiar najamuddin indonesia perlu mengkaji wacana menghadirkan pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang non partisan.
pernyataan ini disampaikan merespons putusan mahkamah konstitusi (mk) yang resmi menghapus ambang batas syarat pencalonan presiden 20 persen.
baca juga:sidang perdana sengketa pilkada bengkulu selatan digelar jumat, ini agendanya
baca juga:bisnis ini dipastikan bisa mengembalikan modal kamu dengan cepat
sultan menyoroti sistem kaderisasi yang tak serius di internal partai saat ini. menurut dia, kondisi itu berdampak pada calon pemimpin bangsa.
"saat ini uud memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden.
baca juga:bisa bikin kamu kaya, ini tips sukses bisnis keripik kentang
baca juga:miliki pasar tersendiri, ini 10 cara memulai usaha papan bunga
namun, wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang non partisan perlu dimulai," ujar sultan lewat keterangan tertulis.
menurut sultan, indonesia perlu meniru amerika yang memberikan peluang calon presiden dari jalur nonpartai. begitu pula dengan presiden rusia vladimir putin yang juga terpilih usai maju lewat jalur independen.
baca juga:resep membuat jus mangga sehat dan lezat
baca juga:kaya antioksidan, kenali 7 manfaat jus mangga untuk kesehatan
saat ini, uud menurut sultan, masih melarang capres dari luar partai. namun, wacana itu perlu dikaji agar prinsip keadilan bukan hanya tidak boleh dibatasi oleh ambang batas treshold namun juga institusi.
"artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi baik oleh aturan presidential threshold maupun institusi politik tertentu saja," kata dia.
baca juga:erick thohir bantah tekanan mafia bola dalam pemecatan sty
baca juga:ini batasan usia maksimal bisa ikut popnas 2025
sultan memuji keputusan mk yang dinilai berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat laju demokrasi di indonesia. dia meyakini keputusan itu akan membuka keran proses pencalonan presiden yang lebih demokratis.
"sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik," katanya.
baca juga:breaking news! didatangi keluarga korban, rumah tersangka pembunuh nenek dan cucu jadi sasaran dirusak massa
sebagaimana diketahui, mk resmi menghapus presidential threshold lewat perkara nomor 62/puu-xxii/2024 yang dibacakan dalam sidang putusan, kamis (2/1).
mk mengabulkan gugatan yang dilayangkan empat mahasiswa fakultas syariah dan hukum uin sunan kalijaga yogyakarta, yakni enika maya oktavia, rizki maulana syafei, faisal nasirul haq, dan tsalis khoriul fatna.
baca juga:ini perhitungan opsen pajak kendaraan yang berlaku mulai 5 januari 2025, tarif 66 persen
dengan putusan itu, setiap partai politik memungkinkan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.
namun, untuk mencegah jumlah pasangan calon presiden yang terlalu banyak, mk merekomendasikan rekayasa konstitusional.
rekayasa itu salah satunya dengan meminta agar partai bergabung dalam koalisi selama gabungan koalisi itu tak terlalu dominan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan