Jumlah Pelamar PPPK Kaur Terus Bertambah

radarselatan.bacakoran.co, BINTUHAN - Jumlah pelamar pendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 terus bertambah. Hal ini dapat dilihat dari data pelamar yang melakukan submit data.

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kaur mencatat sudah ada 445 pendaftar yang melakukan submit data. Jumlah ini diperkirakan akan kembali bertambah menjelang penutupan pendaftaran nantinya.

BACA JUGA:Pendaftar PPPK Guru Wajib Penuhi Syarat Ini

Diketahui kuota PPPK 2024 di kaur 500 formasi, sementara pendaftaran tersisa empat hari lagi. Artinya jumlah pelamar masih belum memenuhi jumlah formasi yang dibutuhkan.

Untuk rincian 445 pendaftar yang telah submit tersebut adalah formasi guru sebanyak 136 pendaftar, formasi kesehatan 56 pendaftar dan formasi teknis 263 pendaftar.

BACA JUGA:Tak Hanya Rekrut 2.554 ASN, Pemkab Seluma Juga Usulkan Anggaran Gaji

"Pendaftarannya belum ditutup, bisa saja satu hari menjelang penutupan baru submit, sebab saat submit ini mereka memilih jabatan yang akan dilamar," kata Kepala BKPSDM Kaur, Sifrihadi SH, MM Kamis, 16 Oktober 2024.

Sebenarnya sudah cukup banyak yang melakukan pembuatan akun, hanya saja banyak yang belum melakukan submit data. Padahal pada tahun ini dari 500 formasi yang dibuka, 206 di antaranya kebutuhan untuk formasi tamatan SMA, SMK, SMP hingga SD untuk ditempatkan di formasi teknis.

BACA JUGA:Lokasi Tes CPNS Di Asrama Haji, Gunawan: Yang Tentukan BKN

Secara keseluruhan dari 500 formasi itu terbagi dari 150 orang guru, 40 orang kesehatan dan sisanya 310 formasi teknis.

Khusus untuk formasi SMA banyak kebutuhan teknis di bidang operator layanan operasional di sejumlah OPD serta pemadam kebakaran dengan kebutuhan 10 orang.

Kemudian pengelola administrasi perkantoran untuk sejumlah OPD termasuk di Satpol PP dengan kuota 10 orang dan penata trantibum Satpol PP yang formasinya juga 10 orang.

BACA JUGA:BPBD Seluma Butuh Tambahan Logistik Bencana

Sementara untuk SMP dan SD juga dibutuhkan untuk pengelola umum operasional sejumlah OPD.