radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengintruksikan PT Pelindo menuntaskam pengerukan pelabuhan Pulau Baai tahap II pada bulan November 2025.
"Pelindo harus memastikan pengerukan tahap II yang ditargetkan selesai pada minggu keempat November 2025," kata AHY seusai memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Pulau Enggano dan Normalisasi Alur Pulau Baai, Selasa (15/9).
BACA JUGA:Dalam Sehari, 2 Warga Kabupaten Kaur Meninggal Dunia Akibat Tengelam
AHY mengatakan, saat ini kondisi alur Pulau Baai sudah lebih baik dibandingkan pada bulan Mei 2025 yang mengalami pendangkalan cukup parah. Selain itu, Pelindo juga ditugaskan menyelesaikan pekerjaan tambahan berupa normalisasi sand trap dan area abrasi dengan tenggat waktu 31 Juli 2026. AHY menekankan pentingnya penyelesaian dokumen perizinan terkait normalisasi pantai yang terabrasi melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.
BACA JUGA:Evakuasi Dramatis, Jenazah dari Palembang Terjebak Longsor di Ulu Manna
"Kementerian Perhubungan harus mengawasi Pelindo dalam menjaga kedalaman alur pelayaran sesuai linimasa yang disepakati. Kemenhub juga harus menyelesaikan adendum perjanjian konsesi, menerbitkan izin PKK tahap III," ujarnya.
BACA JUGA:Cuaca Ekstrem, Puluhan Rumah Terendam Banjir Beserta Tanah Longsor
Ia mengakui, pelabuhan Pulau Baai yang kerap mengalami pendangkalan harus ditangani dengan serius. Penuntasan proses normalisasi Pelabuhan Pulau Baai harus dilakukan.
Selain pengerukan, normalisasi wilayah pantai yang terabrasi juga perlu dilakukan. Tujuannya agar tidak memganggu kapal - kapal yang keluar dan masuk pelabuhan.
BACA JUGA:Tiga Pejabat Ikuti Job Fit Untuk Jabatan Kadis Dukcapil
"Revitalisasi pelabuhan juga perlu dilakukan. Oleh karenanya kita tuntaskan lebih permanen dan berkelanjutan agar tidak ada lagi pengdangkalan," kata AHY.
Sementara itu, Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa persoalan di Pulau Enggano bukan karena masyarakat kekurangan pangan, melainkan akibat kesulitan mendistribusikan hasil bumi. Persoalan inti adalah alur Pelabuhan Pulau Baai yang dangkal.
BACA JUGA:AHY : Pendidikan Kunci Penting Memutus Mata Rantai Kemiskinan
"Masyarakat Enggano tidak kelaparan, hasil buminya melimpah, tetapi karena kapal sulit beroperasi maka distribusi terhambat. Akibatnya, hasil bumi membusuk, pasokan BBM terganggu, dan kerugian mencapai Rp500 juta per hari," kata Helmi. (cia)