Sementara paslon 2 mengatakan, masih sangat perlu ditingkatkan jaringan dan koneksi dengan pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan selaras dan berkesinambungan.
Mereka pun berjanji jika terpilih akan memaksimal lobi-lobi pemerintah pusat dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan paslon 3 akan paslon 3 akan mendorong infrastruktur sesuai kebutuhan saat ini dan mendorong masyarakat berpatisipasi untuk mengisi pembangunan.
Perihal pertanyaan panelis kepada paslon 1 terkait isu hubungan pemerintah kabupaten provinsi dan pusat, terkait sengketa kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan persoalan tapal batas antar provinsi maupun antar kabupaten atau kota menurut paslon 1 perlunya hubungan yang baik.
BACA JUGA:Petani di Seluma Keluhkan Tengkulak Beli Gabah di Bawah HPP
Dengan begitu, kecukupan anggaran daerah bisa dipenuhi. "Selain itu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kemungkinan dapat didapatkannya kebutuhan dasar bersumber dari APBD provinsi," ujar Elva Hartati.
Sedangkan paslon 2 dalam tanggapannya menekankan perlu menjalin hubungan yang baik pemerintah daerah provinsi dan pusat sehingga program di daerah bisa diealisasikan di BS ini.
Sedangkan paslon 3 menambahkan, permasalahan tanpal batas tidak terlepas dari pemerintah pusat. Perlu adanya regulasi dan kemudian mencari solus agar persoalan tapal batas bisa diselesaikan secara bijak dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada.
Sementara pertanyaan panelis kepada paslon 2 dari terkait langkah penyelesaian permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta apakah perlu membentuk dewan pengupahan di Kabupaten Bengkulu Selatan dijawab langsung Suryatati.
Saudara kandung mantan Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamudin dan Sultan B Najamudin justru mengatakan jika perlu upah pekerja ditingkat agar pertumbuhan ekonomi membaik. "Yang paling penting itu bagaimana cara mendapatkan anggaran dari pusat untuk masuk ke daerah," imbuhnya.
Jawaban Paslon 2 ini mendapat tanggapan paslon 1 yang menegaskan jika dewan pengupahan itu sangat dibutuhkan. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan keuangan daerah untuk menaikan UMP tersebut.
Senada diutarakan paslon 3. Dewan Pengupahan Daerah perlu dibentuk guna mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana kemampuan daerah untuk meng-upgrade upah-upah tersebut. Tentunya dengan berlandaskan menyesuaikan dengan pengupahan tersebut biaya hidup dan hidup biaya hidup lokal dan mencegah kesenjangan ekonomi jangan sampai terjadi.
Sedangkan pertanyaan kepada paslon 3 terkait bagaimana mengoptimalkan proses penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan di BS di tengah efisiensi anggaran dijawab secara gamblang oleh Rifai.