BACA JUGA:Disdikbud Seluma Terhindar Dari Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat
Jika tidak punya harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana satu tahun 3 bulan penjara.
Kemudian anggota Pokja UKPBJ, Thavib Setiawan, menbayar uang pengganti Rp40 juta dan telah menitipkan uang Rp20 juta.
Sehingga sisanya Rp20 juta jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.
Peminjam perusahaan CV TJK, Indrayoto, juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp138 juta, namun terdakwa sudah membayarnya dan menitipkan dengan Kejari Kaur.
BACA JUGA:3 Proyek DAK Disdikbud Seluma Terhutang Rp 1,1 Miliar
Terakhir Wakil Direktur CV TP sekaligus Konsultan Perencana, Rustam Effendi dihukum dengan hukuman yang lebih ringan yakni penjara selama satu tahun enam bulan penjara serta denda Rp100 juta 3 bulan.
Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti Rp147 juta. Namun terdakwa telah menitipkan uang Rp75 juta. Sisanya Rp97 juta jika tidak dibayarkan akan diganti pidana selama 6 bulan penjara.
Hukuman majelis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa Kejari Kaur. "Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara," putus Majelis Hakim.
BACA JUGA:Bupati: Soal Mutasi Tunggu Instruksi Mendagri, Pemerataan Guru dan Nakes Dipercepat
JPU Kejari Kaur Bobby Muhammad Ali Akbar mengatakan, pihaknya masih pikir-pikir dengan putusan majelis hakim.
"Kita masih pikir-pikir, ada waktu tujuh hari," ucap Bobbi.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Deden Abdul Hakim mengatakan, pihaknya menghormati putusan majelis hakim.
“Untuk banding kami masih pikir-pikir. Kita bersyukur hukumannya diringankan," ujar Deden.
BACA JUGA:Wabup Kaur, Abdul Hamid Ngantor Perdana, Langsung Pimpin Rapat
Seperti diketahui, ketujuh tersangka ini, terbukti secara berjamaah melakukan tindak pidana korupsi sejak dari awal perencanaan pembangunan sampai dengan akhir hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,6 miliar.