RadarSelatan.bacakoran.co – Pemerintah mempercepat jadwal pelantikan kepala daerah terpilih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sengketa Pilkada 2024 lebih awal dari jadwal yang direncanakan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan percepatan ini juga berdampak pada jadwal pembekalan kepala daerah yang akan dimajukan di Magelang, Jawa Tengah.
BACA JUGA:Jadwal Presiden Padat, Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Ditunda
BACA JUGA:Pelantikan Bupati-Wabup Hasil Pilkada 2024 Diundur, Ini Jadwal Terbaru
"Dengan adanya keputusan MK yang lebih cepat, dari semula dijadwalkan pada 13 Februari menjadi 4 dan 5 Februari 2025, maka pelantikan bagi kepala daerah yang tidak berperkara atau terkena dismissal Dilakukan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan," ujar Bima Arya.
Menurutnya, percepatan ini bertujuan agar pelantikan berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah menargetkan pembekalan kepala daerah dapat dilaksanakan sebelum Ramadan 2025.
"Pembekalan akan dilakukan semakin cepat dimagelang apabila pelantikan dilakukan semakin cepat pula. Harapannya, pembekalan ini dapat diselenggarakan sebelum Ramadan," jelasnya.
BACA JUGA:Pilkada Telah Selesai, Bawaslu Bengkulu Selatan Ajak Pererat Persaudaraan
BACA JUGA:Pilkada Sukses, KPU Kaur Beri Penghargaan Kepada Sejumlah Pihak
Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan KPU, DPR RI, Bawaslu, dan MK terkait tahapan pelantikan ini.
Presiden Prabowo Subianto disebut menginginkan proses pelantikan kepala daerah berlangsung secepat mungkin agar mereka dapat segera menjalankan tugasnya secara optimal sesuai visi pemerintahan pusat serta menghadapi tantangan di daerah masing-masing.
"Sedang dilakukan simulasi untuk menentukan tanggalnya yang paling cepat. akan diumumkan hari senin nanti ," tegasnya.
BACA JUGA:Sidang Sengketa Pilkada Bengkulu Selatan Digelar Hari Ini, Ingin Saksikan? Ini Caranya
Sementara itu, lokasi pembekalan kepala daerah direncanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang sebelumnya juga digunakan sebagai tempat retret bagi anggota Kabinet Merah Putih.
"Rencananya, pembekalan akan diadakan di Akmil, tetapi masih akan dibahas lebih lanjut apakah dilakukan dalam satu gelombang atau dua gelombang," jelasnya.
Sebelumnya, pelantikan 296 kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Namun, dengan percepatan ini, jadwalnya akan disesuaikan. (**)