radarselatan.bacakoran.co, BINTUHAN - Pemkab Kaur butuh anggaran Rp 17,4 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan ASN dan warga miskin.
Anggaran itu untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan tahun 2023 dan tahun 2024 serta untuk pembayaran iuran tahun 2025.
BACA JUGA:Terdakwa Pembunuhan di Warem Talang Durian Seluma Dituntut Penjara 5 Tahun
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaur Dr. Hiftario Syahputra ST, M.Si mengatakan, anggaran Rp 17,4 miliar dari APBD murni disiapkan untuk pembayaran utang dan juga anggaran pembayaran BPJS Kesehatan tahun 2025.
BACA JUGA:Cegah Peredaran Rokok Ilegal, KPPBC Bengkulu Gencarkan Operasi Pasar
Dia menyebut, untuk iuran BPJS kesehatan tahun 2025 dibutuhkan anggaran Rp 12 miliar. sementara sisanya membayar tunggakan BPJS tahun 2023 dan 2024.
BACA JUGA:Masa Cuti Berakhir, Gusnan Mulyadi Kembali Aktif Menjabat Bupati
"Setelah dilakukan pendataan ulang jumlah penerima BPJS kesehatan bertambah sehingga anggarannya juga juga bertambah," ujar Hiftario.
BACA JUGA:Rohidin Diperiksa di Jakarta, Tim Kuasa Hukum ROMER Koordinasi ke Dewas KPK
Sebelumnya Sekda Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri MM mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya bersama OPD terkait termasuk BPJS Kesehatan telah membahas tunggakan BPJS Kesehatan Pemkab Kaur yang memang sudah sangat membengkak. Hasil kesepakatan, pelunasan akan dilakukan di tahun 2025.
"Sudah kita sepakati tunggakan BPJS akan diselesaikan tahun 2025," ujar Sekda. (jul)