radarselatan.bacakoran.co, BINTUHAN - Jumlah anak terindikasi atau berpotensi stunting atau anak mengalami gangguan pertumbuhan di Kaur terdata meningkat dibanding 2023 lalu.
Saat ini kasus anak terindikasi stunting di Kaur menjadi 14 persen. Sementara tahun 2023 lalu hanya 11 persen.
BACA JUGA:Banyak Lahan Pertanian Dilanda Bencana, DKP Bengkulu Selatan Siapkan CBP
Peningkatan kasus ini diketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kaur.
"Ada kenaikan berapa persen potensi Stunting yang kini mencapai 14 persen dari jumlah anak balita," ujar Sekda Kaur Dr. Drs H Ersan Syahfiri, MM kepada awak media usia menghadiri rapat yang digelar di lantai 3 Setda Kaur, Rabu 9 Oktober.
BACA JUGA:Gaji Minus dan Ekonomi Sulit Jadi Penyebab Kredit Bank PNS dan Perangkat Desa Macet
Dalam rapat itu hadir pula Bupati Kaur H Lismidianto serta sejumlah pihak berkompeten lain. Peserta rapat sepakat untuk royongan melakukan berbagai upaya agar di tahun 2025 untuk menekan kenaikan stunting.
BACA JUGA:Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas BPD di 5 Kecamatan
"Walaupun persentasinya naik tetapi statusnya masih dibawah indikator nasional, sementara untuk kasus anak positif Stunting sendiri tidak ada di Kabupaten Kaur," ujar Sekda.
Kepala DP2KBP3A Kaur Siswan, S.PKP menjelaskan, saat ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Kaur terus melakukan berbagai upaya.
BACA JUGA:Sentra Gakkumdu Seluma Mulai Bahas Perkara Wak Demin
Kegiatan Audit Kasus Stunting untuk mencari penyebab terjadinya kenaikan indikasi kasus stunting, menggali indikasi kasus-kasus stunting yang sulit untuk diatasi dan mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran tertentu.
"Audit kasus stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional," ujarnya.
BACA JUGA:Soal Laporan Netralitas ASN, Bawaslu Seluma Sudah Serahkan ke BKN
Menurutnya audit akuntabilitas, melainkan audit maternal perinatal yang tujuannya adalah untuk mencegah kasus kematian ibu dan bayi, yang kemudian ditelusuri penyebabnya, apakah ada dalam rantai pelayanan atau faktor yang lain.