Sengketa Reskan Effendi di Bawaslu Berpeluang Ajudikasi

Reporter: ANDRI |

Editor: Suswadi AK |

Selasa , 17 Sep 2024 - 19:50

SERAHKAN: Kuasa Hukum Reskan Effendi, Sasriponi, menyerahkan dokumen permohonan sengketa yang diterima Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan-IST/ANDRI/Rasel-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Permohonan sengketa bakal Cabup Bengkulu Selatan, Reskan Effendi melalui kuasa hukumnya pada Senin, 16 September 2024, ditindaklanjuti Bawaslu Bengkulu Selatan.

Pengajuan sengketa ini disampaikan Reskan setelah KPU Bengkulu Selatan menyatakan dirinya tidak memenuhi syarat (TMS),

dengan alasan waktu jeda 5 tahun bagi seorang mantan terpidana yang diancam penjara 5 tahun lebih dan ingin mencalonkan diri di Pilkada belum terpenuhi.

Bawaslu sendiri telah meminta kuasa hukum Reskan yang diketuai Sasriponi Bahrin Ranggolawe SH untuk melengkapi dokumen permohonan sengketa tersebut.

Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan, Sahran SE kepada Rasel menyebut, dari beberapa dokumen yang dibutuhkan, baru 2 yang disampaikan pihak pemohon.

“Dari 10 dokumen, baru ada permohonan sengketa dan surat kuasa khusus. Nah siang ini (kemarin) informasinya akan mereka sampaikan dokumen yang harus dilengkapi,” ujar Sahran, kemarin (17/9/2024).

Adapun dokumen lainnya itu sebut Sahran yakni KTP pemohon, objek sengketa, alat bukti, daftar alat bukti, KTP kuasa hukum, kartu advokat, berita acara sumpah advokat atau surat keterangan sumpah.

Bila dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi, Bawaslu kata Sahran akan melakukan penelitian dan verifikasi.

Pihaknya akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu hingga Bawaslu RI jika diperlukan.

Dalam menindaklanjuti permohonan ini, Bawaslu terlebih dahulu mengendepankan proses mediasi.

Dalam proses ini, pihaknya akan menghadirkan pihak pemohon dalam hal ini Reskan Effendi melalui kuasa hukumnya dan termohon yang tak lain KPU Bengkulu Selatan.

sengketa reskan effendi di bawaslu berpeluang ajudikasi                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - permohonan sengketa bakal cabup bengkulu selatan, reskan effendi melalui kuasa hukumnya pada senin, 16 september 2024, ditindaklanjuti bawaslu bengkulu selatan. 
pengajuan sengketa ini disampaikan reskan setelah kpu bengkulu selatan menyatakan dirinya tidak memenuhi syarat (tms),
baca juga:kuota pppk keluar, pengumuman tunggu petunjuk bupati 
dengan alasan waktu jeda 5 tahun bagi seorang mantan terpidana yang diancam penjara 5 tahun lebih dan ingin mencalonkan diri di pilkada belum terpenuhi.
bawaslu sendiri telah meminta kuasa hukum reskan yang diketuai sasriponi bahrin ranggolawe sh untuk melengkapi dokumen permohonan sengketa tersebut. 
ketua bawaslu bengkulu selatan, sahran se kepada rasel menyebut, dari beberapa dokumen yang dibutuhkan, baru 2 yang disampaikan pihak pemohon.
baca juga:infrastruktur masih jadi prioritas pembangunan
“dari 10 dokumen, baru ada permohonan sengketa dan surat kuasa khusus. nah siang ini (kemarin) informasinya akan mereka sampaikan dokumen yang harus dilengkapi,” ujar sahran, kemarin (17/9/2024).
adapun dokumen lainnya itu sebut sahran yakni ktp pemohon, objek sengketa, alat bukti, daftar alat bukti, ktp kuasa hukum, kartu advokat, berita acara sumpah advokat atau surat keterangan sumpah. 
bila dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi, bawaslu kata sahran akan melakukan penelitian dan verifikasi.
baca juga:akhir september paslon diminta sampaikan ladk
pihaknya akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bawaslu provinsi bengkulu hingga bawaslu ri jika diperlukan. 
dalam menindaklanjuti permohonan ini, bawaslu terlebih dahulu mengendepankan proses mediasi.
dalam proses ini, pihaknya akan menghadirkan pihak pemohon dalam hal ini reskan effendi melalui kuasa hukumnya dan termohon yang tak lain kpu bengkulu selatan. 
“dalam mediasi ini kami hanya sebagai pihak ketiga yang memasilitasi. pemohon dan termohon akan dihadirkan.
maunya bagaimana? jika tidak ada kata kesepakatan dalam mediasi, ya akan ditindaklanjuti pada proses ajudikasi atau sidang yang difasilitasi pihak ketiga dalam hal ini bawaslu,” tegas sahran didampingi divisi hukumnya, m arif hidayat. 
baca juga:kpu seluma tidak minta surat pengunduran diri sebagai pns dari teddy rahman, alasannya?
sahran memastikan, proses permohonan sengketa ini tidak akan menganggu proses tahapan pilkada yang dilakukan kpu.
bawaslu tetap melakukan proses penelitian dan verifikasi dengan mengacu pada regulasi yang ada, sekalipun pada 22 september 2024 kpu bs akan menetapkan pasangan calon untuk pilkada bengkulu selatan. 
“proses penyelesaian permohonan sengketa ini tetap dilakukan sekalipun nantinya putusan sidang nanti setelah penetapan paslon,” pungkas sahran. 
lantas apa keputusan akhir dari sidang nanti? menurut sahran sama halnya dengan kpu yakni memenuhi syarat (ms) atau tidak memenuhi syarat (tms).
baca juga:bupati ingatkan para camat jalin koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak
jika ms, pemohon bisa mengikuti proses sebagaimana paslon yang ditetapkan kpu nanti. jika tms, paslon bisa melakukan gugatan ke lembaga hukum lainnya. 
kapan reskan bebas murni?
keputusan kpu bengkulu selatan yang menyatakan reskan effendi tms masih menjadi pertanyaan publik. kapan reskan dinyatakan bebas murni belum dijawab kpu. 
terhitung tanggal, bulan dan tahun berapa masa jeda 5 tahun reskan yang pernah menjadi mantan terpidana dengan ancaman penjara 5 tahun lebih belum diungkap kpu. 
bahkan divisi teknis kpu bengkulu selatan, gusman heriyadi enggan menjawab pertanyaan ini. ia justru meminta rasel untuk menanyakan langsung dengan liaison officer (lo) reskan-faizal mardianto. 
baca juga:kpu sebut 37 kabupaten/kota dan 1 provinsi berpotensi calon tunggal 
“inikan sudah ranah bawaslu. silakan tanya dengan bawaslu atau tanyakan dengan lo mereka (kapan reskan bebas murni). kalau kami sudah dijelaskan dalam keputusan bahwa yang bersangkutan tms,” ujar gusman, kemarin (17/9/2024). 
kpu sudah menjelaskan hal ini kepada kuasa hukum reskan effendi pada minggu (15/9) atau sehari setelah kpu mengumuman bahwa reskan tms.
di mana, tegas gusman, keputusan kpu itu justru berdasarkan hasil klarifikasi terhadap dokumen yang diserahkan reskan effendi. 
dari penelitian itulah, kpu akhirnya menyatakan reskan tms. hal itu membuat kesempatan pasangan reskan effendi-faizal mardianto untuk mengikuti kontestasi pilkada bengkulu selatan tertutup.
baca juga:gusnan dan rifai cuti saat kampanye? ini penjelasan kpu
“jadi tms itu sudah berdasarkan dokumen yang mereka serahkan. dokumen diserahkan dan kami klarifikasi.
hasilnya? tidak sesuai dengan (pkpu nomor 10 tahun 2024) pasal 14 huruf ‘f’ dan pasal 17. inilah pedoman kami. yang mana, masa tunggu 5 tahun itu belum dilewati,” beber gusman. (and/yoh)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 18 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan