Pelabuhan Nelayan Pasar Lama Bakal Jadi PPN

PANTAU : Tim Kemenko Marvest RI memantau Pelabuhan Pasar Lama belum lama ini-Julianto-radarselatan.bacakoran.co

BINTUHAN - Pelabuhan nelayan Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan dalam waktu dekat akan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Kedepan pelabuhan ini akan berstandar nasional, sebelumnya pembangunnya diusulkan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) 2024.

Usulan ini tentunya tak lepas dari peran serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaur dan Dinas Perikanan Kaur.

Terikat dengan perencanaan pembangunan itu, kini memasuki tahapan pembuatan master plan, Detail Engineering Design dan studi lingkungan, serta Konsultasi publik dengan penentu kebijakan yang saat ini juga ditangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). 

"Untuk tahapan - tahapannya itu dikoordinir langsung oleh dinas teknis dalam hal ini Dinas Perikanan Kaur yang berkomunikasi langsung, sebelumnya juga sudah digelar Forum Group Discussion (FGD)," jelas Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Litbang Kaur, Yulizar, ST.

Dijelaskan, sejak tahun 2022 Pemkab Kaur berkomitmen mengembangkan potensi pelabuhan nelayan Pasar Lama. Sayangnya bangunan masih sangat terbatas. "Harapan kami dibangunnya PPN ini dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat terutama nelayan dan masyarakat yang memiliki usaha dibidang penjualan ikan dan penjualan hasil olahan ikan," ujarnya.

Sebelumnya tim Kemenko Marvest RI telah turun ke Pelabuhan Pasar Lama untuk mengecek kesiapan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang pembangunannya akan di mulai Januari 2024. Kedatangan tim Kemenko Marves untuk mengecek langsung kesiapan lahan pembangunan PPN dan kondisi pasang surut air laut.

Sekretaris Dinas Perikanan Kaur, Robi Antomi S.Pi, M.Si menambahkan untuk pembangunan PPN minimal dibutuhkan lahan seluas 10 hektar. Saat ini lahan milik pemerintah  di kawasan itu sudah ada 7 hektar. Kekurangan lahan 3 hektar akan diupayakan dalam waktu dekat ini.

"PPN ini bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Kaur sehingga dapat menekan angka kemiskinan eksterm. Nanti PPN ini tidak hanya sebagai pusat pengembangan ekonomi perikanan dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran tapi  juga akan dikemas menjadi Industri Pariwisata berbasis Perikanan” ujarnya. (jul)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan