KPU Sudah Tetapkan Batas Usia Calon Gubernur, Ini Ketentuannya

Reporter: Sahri Senadi |

Editor: Sahri Senadi |

Selasa , 02 Jul 2024 - 19:15

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

Berdasarkan fakta tersebut serta ketentuan tentang pelantikan serentak paslon terpilih yang diatur dalam Pasal 164A ayat (1) dan (2) yang masih berlaku sah,

maka KPU berkesimpulan pelantikan serentak paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Pilkada 2024 dapat dilakukan setelah 1 April 2027.

Adapun ketentuan tentang Pelantikan Serentak dalam UU Pilkada berbunyi sebagaimana diatur Pasal 164A: (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak.

(2) Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.

"Berdasarkan fakta angka 1 dan 2, serta dalam hal ketentuan tentang pelantikan serentak paslon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 164A ayat (1) dan (2), masih berlaku sah,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, pelantikan serentak paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, dapat dilakukan setelah 1 April 2027, yaitu pada 2 April 2027," tuturnya.

Usia minimum calon bupati/wali kota dan wakilnya adalah 25 tahun, sedangkan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur yakni 30 tahun. (**)

kpu sudah tetapkan batas usia calon gubernur, ini ketentuannya                            radarselatan.bacakoran.co, - jakarta, kpu sudah menetapkan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. ketua kpu ri hasyim asy'ari menyebut calon kepala daerah tingkat provinsi harus berusia 30 tahun per 1 april 2027. 
"iya benar (calon kepala daerah harus berusia minimum per 1 april 2027 berdasarkan putusan mk terhadap pasal 201 ayat 7 uu pilkada)," kata hasyim, selasa (2/7/2024).
baca juga:2 bulan menjelang pelantikan, ini calon pimpinan dprd bengkulu selatan
baca juga:tahun ajaran baru, guru diminta fokus, jangan pikirkan soal mutasi
dalam penjelasan sebelumnya, hasyim menyebut pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2024 harus dilakukan pada 1 januari 2025 berdasarkan 3 kerangka hukum yakni amar putusan ma no.
23 p/hum/2024 angka 2, ketentuan tentang akhir masa jabatan di uu pilkada, dan ketentuan tentang pelantikan serentak.
baca juga:bawaslu kaur dirikan posko kawal hak pilih
baca juga:hari ini 4 kapolsek baru jajaran polres kaur mulai bertugas
ketentuan tentang akhir masa jabatan (amj) kepala daerah hasil pilkada 2020 dalam uu pilkada pasal 201 ayat (7) menyebutkan, 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024'.
hasyim menyebut norma pasal tersebut sudah diubah mahkamah konstitusi lewat putusan mk no. 27/puu-xxii/2024 (putusan dibacakan pada 20 maret 2024) angka 2 sehingga menjadi berbunyi: gubernur dan wakil gubernur,
baca juga:perambah meraja lela, kerusakan hutan lindung di bukit barisan makin parah
baca juga:danau toba di sumatera diprediksi akan kering dan hilang dari bumi, airnya selalu menyusut setiap tahun
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.
"pelantikan bupati dan wakil bupati yalimo sebagai hasil pilkada 2020 adalah pada 1 april 2022 (pelantikan terakhir paslon terpilih hasil pilkada 2020)," kata hasyim.
baca juga:danau kuranding di bengkulu, potensi wisata yang terabaikan, selain indah juga menyimpan cerita menarik
berdasarkan fakta tersebut serta ketentuan tentang pelantikan serentak paslon terpilih yang diatur dalam pasal 164a ayat (1) dan (2) yang masih berlaku sah,
maka kpu berkesimpulan pelantikan serentak paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pilkada 2024 dapat dilakukan setelah 1 april 2027.
baca juga:legenda danau kawutan serunting di bengkulu, mirip danau toba, cocok untuk tempat wisata
adapun ketentuan tentang pelantikan serentak dalam uu pilkada berbunyi sebagaimana diatur pasal 164a: (1) pelantikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dan pasal 164 dilaksanakan secara serentak.
(2) pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota periode sebelumnya yang paling akhir.
baca juga:legenda dan cerita asal usul danau tes di bengkulu, mengerikan konon dihuni ular kepala tujuh
"berdasarkan fakta angka 1 dan 2, serta dalam hal ketentuan tentang pelantikan serentak paslon terpilih sebagaimana diatur dalam pasal 164a ayat (1) dan (2), masih berlaku sah,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, pelantikan serentak paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada 2024, dapat dilakukan setelah 1 april 2027, yaitu pada 2 april 2027," tuturnya.
baca juga:harga diprediksi tetap tinggi hingga 2025, ini 10 negara produsen kopi terbesar dunia
usia minimum calon bupati/wali kota dan wakilnya adalah 25 tahun, sedangkan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur yakni 30 tahun. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan