DPRD Provinsi Audiensi Dengan Forum GPPNS

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menggelar audiensi Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (PGPPNS) Provinsi Bengkulu.

Audensi yang dilaksanakan dalam rangka mendengar aspirasi dari forum Guru, khususnya honorer yang telah lulus pengadaan ASN untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

BACA JUGA:Salah Penanganan, Sampah Bisa Bawa Petaka Bagi Lingkungan

Audiensi dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Edwar Samsi, dan dihadiri anggota lainnya yakni Zainal dan Badrun Hasani, Senin (18/3).

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, SIP, MM yang menerima secara langsung perwakilan audensi bersama anggota komisi mengatakan, para forum guru mempertanyakan terkait dengan usulan NIP.

"Kita meminta agar gubernur dan OPD terkait segera mengusulkan NIP honorer yang lulus pengadaan ASN tahun 2023 tersebut," kata Edwar.

BACA JUGA:Lakukan Pengecekan, BPOM Pastikan Takjil di Kaur Aman

BACA JUGA:Bantu Pengobatan Penderita Hidrocephalus

Edwar menyebut,  jika SK dan NIP belum diterima, maka penggajian yang telah dianggarkan belum bisa dibayar. Sehingga para para PPPK ini termasuk dirugikan. "Makanya kita tekankan agar BKD segera menyampaikan berkas dan segera diproses," ujar Edwar.

Sementara itu, Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Provinsi Bengkulu, Elya Oktarina mengatakan, kedatangan mereka beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan keluhan dari seluruh honorer yang telah lulus PPPK di tahun 2023 ini, karena sampai saat ini belum ada progress pengusulan NIP yang dilakukan Pemprov Bengkulu.

BACA JUGA:TPP ASN Kaur Dibayar Sebelum Lebaran

"Kita sudah mengecek secara online melalui situs BKN," katanya. Pihaknya mendorong agar proses pengusulan dilakukan dengan segera dan sejelas-jelasnya. Elya juga berharap DPRD bisa mendesak pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan pengusulan NIP.

"Untuk BKN regional 7, hanya Provinsi Bengkulu yang belum melakukan pengulan NIP," katanya. (Adv)