TGR Tak Dibayar, Anggota DPRD Kaur Mulai Cemas

tgr tak dibayar, anggota dprd kaur mulai cemas radarselatan.bacakoran.co, bintuhan - sebanyak 25 anggota dan mantan anggota dprd kaur mulai cemas. pasalnya para anggota dan mantan anggota dprd seluma ini terancam masuk penjara massal, jika tuntutan kerugian negara (tgr) atas temuan audit dari badan pemeriksa keuangan (bpk) beberapa waktu lalu tak kunjung dilunasi. total keseluruhan tgr rp 6,6 miliar, rinciannya rp1.417.198.750 kegiatan perjalanan dinas di tahun 2021 dan rp5.199.453.230 kegiatan perjalanan dinas tahun 2022. baca juga:harga tbs terus naik, bulan februari rp2.253,86/kg sejauh ini baru ketua dprd kaur, diana tulaini yang mengembalikan kerugian negara. sedangkan 24 anggota dewan dan 1 mantan dewan belum ada kabar lebih jauh.  baca juga:26 kk korban banjir terima bantuan "jadi baru ketua yang mengembalikan kerugian negara sebagaimana hasil audit bpk. total yang masih harus dikembalikan ada rp4.884.922.980," kata kajari kaur muhammad yunus sh, mh melalui kasi datun dwi pranoto sh. baca juga:pemerintah akan rekrut pppk paruh waktu dia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan bpk beberapa waktu lalu memang banyak sekali kegiatan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur yang tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban (spj). baca juga:wow! harga beras menyetuh rp50 ribu per kulak kemudian setelah ditelusuri lebih dalam, bpk menemukan item kegiatan perjalanan dinas menyebabkan kerugian negara. "kini kami masih menunggu itikad baik dari 24 anggota dan 1 mantan anggota dprd kaur agar segera mengembalikan kerugian negara sebelum perkara ini dilimpahkan ke tahap berikutnya,” tegasnya. baca juga:warga tanjung terseret arus sungai, tim sisir pantai dwi pranoto menambahkan, batas waktu pengembalian kerugian negara ini adalah 10 april mendatang. jika sampai batas waktu tersebut tgr belum juga dibayar, maka perkara ini akan dilimpahkan ke bidang pidana khusus (pidsus) kejari kaur. baca juga:tiga “korban sungai kedurang” belum ditemukan, tim pencari ditambah terpisah inspektur inspektorat kabupaten kaur harika se mengatakan, untuk melaksanakan tindak lanjut terkait temuan bpk atas perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur tahun 2021 dan 2022, pemkab kaur menggandeng kejari kaur. baca juga:bawaslu bengkulu selatan tindak lanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu "audit terkait dana perjalanan dinas ini telah dilakukan dari tahun 2022 lalu. karena tidak kunjung di bayarkan oleh yang bersangkutan maka ditangani kejari kaur," terangnya. (jul)   grafis tgr yang harus dikeblaikan oleh anggota dprd kaur no nama nomonal 1 alpensyah rp 350,126,950 2. juraidi rp 26,922,800 3. baswidan         rp196,438,600 4. liasmawati rp134,739,750 5. najamudin rp 242,417,000  6. tri putra wahyuni rp234,256,900 7. irawan sumantri rp225,824,120 8. irwanto toher rp 233,716,200 9. denny setiawan rp 207,717,720 10. samsul pajri rp 203,884,480 11. juhnan hadi rp116,940,920 12. surono         rp 201,704,400 13. burman         rp 102,260,300 14. didi arianto rp 228,467,520 15. firjan eka budi         rp 218,267,520 16 rismadi         rp 216,713,680 17. farhan         rp 249,240,250 18. basarudin         rp210,135,500 19. merza rp 126,053,820 20. maharda kurniaw rp 231,183,800 21. muslih z         rp175,963,400 22. rahmatin hidayat rp 231,763,400 23. jemi hariansyah rp 216,763,400 24. reki bonizar rp 201,563,050 25. rolan zuhrian rp30,857,400

Tag

• # temuan bpk
• # mulai cemas
• # tgr tak dibayar
• # anggota dprd kaur

Share

• 
• 
• 
• 
•