Sah..! Anggaran Pilkada Kaur Rp 30,1 Miliar

BINTUHAN - Pemerintah Kabupaten Kaur bersama KPU Kaur dan Bawaslu Kaur sepakat anggaran dana hibah untuk Pilkada Kaur tahun 2024 sebesar Rp 30,1 miliar.

Kesepakatan ini tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani Bupati Kaur H Lismidianto, SH, MH bersama Ketua KPU Kaur Muklis Aryanto, S.Kom dan Ketua Bawaslu Kaur Muslihudin diruang kerja Bupati Kaur, Jum’at (10/11). 

“Anggaran Pilkada sebesar Rp 30,1 miliar murni dari APBD. Kita berharap dengan telah ditanda tanganinya dana hibah Pilkada ini, KPU dan Bawaslu silakan melaksanakan Pilkada sesuai tahapan,” kata Bupati Kaur usai menandatangani NPHD, Jum’at (10/11).

Dikatakan Bupati, sesuai amanat undang-undang dan agenda nasional tahun 2024, akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka menjalankan amanat regulasi tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Kaur memperlihatkan kesungguhan dengan pemberian hibah daerah terhadap kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. 

"Dengan penandatangan ini, harapan kami selaku pemerintahan daerah kepada kedua lembaga penggunaan tersebut dana dapat mengotimalkan tersebut demi terselenggaranya semua tahapan pelaksanaan Pilkada tersebut. Juga harapan kita semua tahapan pilkada berjalan baik dan lancar,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kaur, Muklis Aryanto, S.Kom mengapresiasi Pemkab Kaur dalam hal ini Bupati Kaur dan Wakil Bupati Kaur yang telah menyediakan anggaran.

Sebab ditengah keterbatasan anggaran, bupati masih mampu menyediakan anggaran yang cukup besar. Ia mengucapkan terima kasih dan menyatakan siap untuk melaksanakan Pilkada di Kabupaten Kaur. "Sesuai kesepakatan dana hibah Pilkada untuk KPU Kaur 40 persen dari total dana, untuk sisanya nanti akan diserahkan di APBD 2024 mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya KPU Kaur mengusulkan anggaran Rp 29 miliar. Namun karena banyak pertimbangan, anggaran disepakati sebesar Rp 24 miliar, kemudian Bawaslu Kaur yang sebelumnya mengusulkan Rp 8 miliar dan disetujui hanya Rp 6,1 miliar. (jul)