Pentingnya Anggaran Responsif Gender Dalam Pembangunan di Bengkulu Selatan

KOTA MANNA - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-P3A) Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan sosialisasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui GAP dan GBS tahun 2025.

DPPKB-P3A Bengkulu Selatan secara rutin membahas dan mengimplementasikan ARG sebagai bagian dari strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah. 

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah pendekatan yang memastikan alokasi sumber daya pemerintah daerah dapat mengurangi kesenjangan gender serta memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok rentan, di semua sektor pembangunan.

BACA JUGA:Bupati Bengkulu Selatan Sebut Sektor Pertanian Jadi Potensi Yang Layak Didukung

BACA JUGA:100 CJH Asal Kabupaten Kaur Gagal Berangkat

Secara umum, pembahasan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh siklus kebijakan dan anggaran, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Sedangkan, Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran.

"Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender," kata Kepala DPPKB-P3A Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, SE.

BACA JUGA:Tingkatkan Minat Baca dan Kecintaan Budaya Lokal: Dinas Perpustakaan Kaur Gelar Lomba Bertutur

BACA JUGA:100 CJH Asal Kabupaten Kaur Gagal Berangkat

Dikatakan Ferry, perencanaan dan anggaran yang dibuat dalam pembangunan akan memiliki dampak yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. 

Oleh karena itu penting untuk memasukkan analisis gender ke dalamnya. Ketika mengadopsi PPRG, dimana pemahaman menyeluruh tentang permasalahan yang khas perempuan dan laki-laki menjadi sebuah keharusan. 

Transparansi anggaran, tekad yang kuat mendengarkan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, juga menjadi hal yang mutlak.

BACA JUGA:Cegah Banjir, Ini Permintaan DLH Kaur