Senin Pansus DPRD Kembali Undang PT. Jatropha, Telusuri Soal Polemik Kepemilikan Lahan

radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkulu telah menjadwalkan kembali pertemuan lanjutan dengan pihak PT Jatropha.

Agenda hearing lanjutan akan dilaksanakan pada Senin, 14 Juli 2025. Hearing tersebut dalam rangka menindaklanjuti soal polemik kepemilikan lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

BACA JUGA:Dukung Program Ketahanan Pangan, Sekda BS Hadiri Kegiatan Tanam Jagung Serentak

“Ya, kami sudah jadwalkan hearing lanjutan dengan manajemen PT Jatropha hari Senin (14/7) ini. Dalam hearing lanjutan ini, kami mengundang pimpinan tertinggi manajemen yang bisa menjelaskan terkait status lahan,” kata Ketua Pansus DPRD, Iin Setiawan.

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Selatan Minta Aset Daerah yang Terbengkalai Dimanfaatkan

Dalam hearing sebelumnya, manajemen PT Jatropha sudah hadir ke DPRD. Tapi yang hadir dalam pertemuan tersebut tidak bisa menjelaskan terkait status kepemilikan lahan karena bukan tugas dan wewenang mereka. Atas dasar itulah, Pansus menjadwalkan hearing lanjutan.

BACA JUGA:Disperkim Bengkulu Selatan Terus Lakukan Pendataan Usulan Perumahan

Polemik kepemilikan lahan PT Jatropha memanas setelah PT SWK melayangkan surat ke DPRD terkait klaim kepemilikan lahan tersebut.

Dalam surat tersebut, PT SWK menyatakan bahwa lahan yang saat ini dikuasai PT Jatropha adalah milik mereka. Hal itu sesuai dengan kekuatan hukum yang dikeluarkan Kejaksaan Agung.

BACA JUGA:Kapolda Resmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

“Kami ingin memastikan secara jelas klaim kepemilikan lahan oleh PT SWK. Makanya kami ingin mendengarkan penjelasan pihak PT Jatropha terkait hal itu. Tujuannya supaya keterangan soal polemik ini dapat berimbang,” ujar Iin.

BACA JUGA:Hasil Penyidikan Pungli Kemenag Temui Titik Terang, Kejari Seluma Akan Segera Lakukan Ekspos

Dikatakan Iin, saat ini Pansus memang sedang bekerja untuk menyelesaikan semua persoalan di PT Jatropha, mulai dari soal perizinan, kewajiban perusahaan, hingga status lahan.

Semua informasi yang diterima akan ditindaklanjuti dan diperjelas. Sehingga kedepan persoalan tidak terus berlarut. (yoh)