Debat Keempat Pilpres KPU Berikan Handy Talkie Ke Tim Paslon

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus melakukan pembenahan pada setiap pelaksanaan debat calon presiden. Pada debat keempat rencananya KPU akan memberikan handy talkie (HT) kepada LO dari masing-masing tim pasangan calon. Alat komunikasi itu diberikan untuk memperlancar akses komunikasi demi menjaga ketertiban saat debat cawapres berlangsung.

"Nanti masing-masing tim paslon kan ada dua LO yang kita anggap super LO lho yang full akses, itu yang akan pegang," kata Komisioner KPU RI August Mellaz.

"Jadi enam dari mereka, kemudian sama tim kita dan kemudian tentu dari media penyelenggara," sambungnya. Mellaz menjelaskan LO yang memegang handy talkie tidak dapat berkomunikasi dengan moderator atau panelis.

"Full akses itu maksudnya bisa kemana-mana, langsung bisa berkomunikasi juga dengan kami, kecuali berkomunikasi dengan paslon, panelis dan moderator, itu sama sekali dilarang," jelasnya.

Mellaz pun menuturkan LO full akses tersebut akan ditempatkan di dekat barisan KPU. Hal itu, kata Mellaz, agar memudahkan KPU dan LO untuk mengawasi proses debat.

"Kalau untuk debat keempat, akhirnya kita sepakati nanti tata letak atau posisinya dari LO full akses itu akan dekat dengan kami, ditempatkan di bangku tersendiri, sehingga bisa bersama-sama lakukan observasi forum, bisa bersama-sama langsung koordinasi, termasuk apakah perlu ditambahkan kode-kode khusus," tuturnya.

KPU juga akan menempatkan satu LO masing-masing pasangan calon di bangku belakang pasangan calon. Kemudian, dia menyampaikan satu LO lagi akan ditempatkan di bangku sebrang pasangan calon.

"Ada dua lagi LO yang nanti satu yang akan ditempatkan di bangku pendukung di belakang paslon yang jumlahnya 35 dan yang di cross dengan paslon yang jumlahnya 40 itu kita minta, itu yang dioptimalkan," ungkapnya.

Diketahui, pada debat ketiga Minggu (7/1) Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka sempat mendatangi moderator saat jeda iklan debat. KPU menilai tindakan tersebut tidak patut dilakukan. (red)