Tuntut Pembayaran Hasil Pekerjaan, Para Kontraktor di Seluma Gelar Aksi Unjuk Rasa

DEMO: Para kontraktor di Kabupaten Seluma menggelar aksi demo menuntut pembayaran terhadap pekerjaan fisik yang terutang di tahun 2024 -fauzan-radarselatan.bacakoran.co

BACA JUGA:Website BKPSDM Seluma Diduga Diretas

BACA JUGA:Kaur dan BAKTI Jalin Kemitraan Bangun Jaringan Internet

"Kami bekerja sesuai prosedur, sudah melewati lelang. Kemudian berkontrak secara resmi dengan Pemkab Seluma. Bukan individu, jadi siapapun bupati harus dibayarkan," ujarnya. 

Setelah melakukan orasi, kemudian perwakilan dari kontraktor sebanyak lima orang bertemu dengan Bupati Seluma Teddy Rahman, didampingi Wabup Seluma H Gustianto, Kapolres Seluma AKBP Bonar R.P Pakpahan, SIK serta beberapa kepala OPD. 

Bupati Seluma mengatakan, seharusnya memang pekerjaan fisik tahun 2024 sudah selesai dibayarkan. Karena anggarannya disediakan melalui dana DAK tahun 2024.

BACA JUGA:Atlet Taekwondo Kaur Fokus Persiapan Jelang Kejuaraan Kapolda

BACA JUGA:DPR Ingatkan Daerah Tentang Dana Transfer, Harus Gunakan Bank Daerah

Namun pada tahun 2024 lalu anggaran digunakan untuk kepentingan lainnya. Sehingga ketika kontraktor meminta pembayaran pekerjaan, anggaran sudah tidak tersedia lagi di kas daerah. 

"Masalah ini seharusnya sudah selesai tahun 2024. Namun karena ada anggaran yang digunakan untuk kepentingan lain.  Sehingga anggaran fisik tidak bisa dibayarkan," tegas Bupati. 

Namun Bupati Seluma Teddy Rahman mengatakan, Pemkab Seluma pada tahun 2025 ini tetap akan bertanggungjawab.

BACA JUGA:DPR Ingatkan Daerah Tentang Dana Transfer, Harus Gunakan Bank Daerah

BACA JUGA:Bengkulu Selatan Belum Bersih Dari Narkoba, Orang Tua Wajib Lindungi Anak

Dirinya mengatakan bahwa seluruh pekerjaan yang terhutang tahun 2024 akan dibayarkan. Saat ini masih menunggu dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov Bengkulu.

Pasalnya saat ini DBH dari Pemprov Bengkulu sudah dikirimkan sebesar Rp 6,3 miliar. Kemudian sebesar Rp 2 miliar sudah digunakan untuk pembayaran BPJS kesehatan yang juga terutang di 2024 lalu.

Sehingga keuangan yang tersisa di kas daerah hanya Rp 4,3 miliar. Sedangkan utang pemerintah daerah saat ini seluruhnya mencapai Rp 43 miliar lebih.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan