Efisiensi Anggaran, Daerah Harus Mendukung Program Prioritas Nasional

Sekda Bengkulu Selatan Sukarni mengingatkan terkait efisiensi anggaran untuk tetap mendukung program prioritas nasional-Wawan-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Dalam upaya mendukung program prioritas nasional, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Sukarni, M.Si mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan untuk melakukan efisiensi anggaran di segala bidang.
Upaya penghematan anggaran atau efisiensi ini dilakukan guna mendukung program prioritas dengan keterbatasan anggaran yang ada di Bengkulu Selatan, maka hal ini diharapkan dapat dipahami bersama.
BACA JUGA:Jalan Padang Panjang Jadi TPA Sampah, Kemana DLHK?
Imbauan ini disampaikan Sekda saat Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 tingkat kecamatan yang dihadiri OPD dilingkungan Pemkab Bengkulu Selatan serta perwakilan desa dan kelurahan.
BACA JUGA:Rosjonsyah: Pilkada Aman dan Kondusif
Dikatakan Sekda, Sukarni dalam penyampaiannya ada beberapa program prioritas yang harus didukung penuh, antara lain ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, stunting dan pengembangan UMKM.
BACA JUGA:Bus Perintis Air Tenam-Bengkulu Segera Beroperasi
Program tersebut tetap dilakukan sampai di daerah, sehingga dengan pemangkasan anggaran semua program prioritas tetap diutamakan.
"Penghematam anggaran dilakukan telah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, untuk itu tetap memperhatikan program prioritas," kata Sukarni.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Gelar Job Fair, Gandeng 50 Perusahaan
Disampaikan Sekda, sejak awal tahun lalu tim anggaran pemerintah daerah sudah mengingatkan setiap OPD agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional.
Efisiensi anggaran itu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, tertanggal 22 Januari.
BACA JUGA:Helmi Imbau Tidak Ada Perayaan Berlebihan Setelah Pelantikan
Melalui surat itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pelaksanaan APBN dan APBD di 2025 diefisiensi.