Seluma Terima Angaran Rp 472 juta Opsen PKB dan BBNKB

radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Sejak Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah Kabupaten Seluma disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma.

Kemudian diberlakukannya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) per tanggal 22 Januari 2025, Pemkab Seluma sudah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 472 juta dari opsen pajak.

BACA JUGA:Bupati-Wabup Bengkulu Selatan Terpilih Diundang Partai Gerindra ke Hambalang

Jumlah ini terus bertambah setiap hari dari pemerintah Provinsi Bengkulu.

"Sejak 6 Januari sampai 22 Januari laporan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PAD yang bersumber dari opsen PKB dan BBNKB sudah Rp 472 juta. Dengan total kendaraan bermotor 291 unit sepeda motor dan mobil," ujar Asisten III  Riduan Sabrin kepada wartawan.  

Riduan menjelaskan, bahwa PAD tahun 2025 bakal lebih tinggi. Dengan asumsi dari PKB Rp 5 miliar dan BBNKB Rp 3 miliar sehingga total Rp 8 miliar per tahun.

BACA JUGA:15 Ekor Sapi di Seluma Terserang Penyakit Jembrana

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Terkait dengan opsen pajak, Bapenda menyampaikan sudah mulai ditarik pada 5 Januari. 

"Untuk Opsen PKB dan BBNKB asumsinya Rp 8 miliar ini yang kami sampaikan ke TAPD pada  November lalu. Kemudian dengan kebijakan ini DBH yang bersumber dari PKB dan BBNKB mengalami penurunan," tegas Kepala Bapenda Seluma Suparjoh. 

Ada 3 jenis pajak daerah yang pertama PKB, kemudian, BBNKB, dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas PKB dan BBNKB atau yang disebut sebagai opsen. 

BACA JUGA:Miliki Sabu-sabu, 2 Mahasiswa di Bengkulu Ditangkap

Opsen diartikan sebagai pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pajak tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Opsen merupakan salah satu bentuk kewenangan fiskal daerah yang telah diatur dalam UU HKPD Berdasarkan UU. (rwf)