UU Cipta Kerja Resmi Berlaku! Formula Upah Terbaru Karyawan Swasta 2025

Radarselatan.bacakoran.co - Regulasi pengupahan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan kini dinyatakan tidak berlaku.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyusul perubahan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang sempat digugat.

BACA JUGA:Jaminan Perlindungan Buruh Masih Sangat Minim

BACA JUGA:Pabrik CPO Mini Ditutup, Puluhan Buruh di Seluma Kehilangan Mata Pencarian

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, terjadi perubahan signifikan dalam formula pengupahan.

Fokus utama pengaturan baru ini adalah untuk memastikan penghidupan yang layak bagi pekerja, mencakup penghasilan yang memadai demi kesejahteraan karyawan swasta dan keluarganya.

Elemen kebutuhan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan jaminan hari tua.

Dasar Penetapan Upah Minimum

Aturan baru sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 menetapkan bahwa:

BACA JUGA:Hari Buruh! Regulasi Dinilai Belum Berpihak ke Pekerja

BACA JUGA:Perhatian, Mulai Sekarang Kurangi Konsumsi Kecap Manis, Jika Tidak Ini 7 Akibat Yang Bisa Dialami

1. Komponen Penentuan Upah Minimum: Upah minimum didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Indeks ini mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

2. Prinsip Proporsionalitas: Formula pengupahan dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya secara proporsional.

3. Peran Dewan Pengupahan Daerah: Pemerintah daerah, melalui Dewan Pengupahan Daerah, turut memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi acuan pemerintah pusat.

BACA JUGA:3 Minuman Herbal untuk Membersihkan Racun di Perut

BACA JUGA:Empat Hal yang Membuat Remaja Bersikap Tidak Hormat kepada Orang Tua

Jadwal dan Prosedur Penetapan

Formula perhitungan upah minimum wajib direvisi paling lambat sebulan sebelum tanggal penetapan.
Hal ini memberikan ruang untuk penyesuaian sesuai perkembangan data ekonomi terkini.

Perubahan ini menuai tanggapan berbeda dari berbagai pihak:

- Kalangan Buruh: Menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi karena dianggap lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja.

BACA JUGA:Pengumuman Seleksi PPPK 2024 Tahap I Kota Bengkulu Tertunda, Ini Kata Kepala BKPSDM