Akhir Tahun, APBD Provinsi Bengkulu Masih Dievaluasi Mendagri
PBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025 masih dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)-IST-RadarSelatan.bacakoran.Co
RadarSelatan.bacakoran.co, BENGKULU - APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025 masih dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal APBD telah disahkan sejak 29 November 2024 lalu, sudah satu bulan berlalu.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu Sonti Bakara menilai seharusnya evaluasi APBD sudah masuk lebih awal ke DPRD Provinsi Bengkulu. Kemendagri itu memiliki waktu maksimal 15 hari kerja untuk melakukan evaluasi APBD.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Didesak Segera Bayar Dana Bagi Hasil
BACA JUGA:Sekda Sukarni Harapkan Semua Anak Tumbuh Kembang Dengan Baik
“Saya juga tidak tahu. Apakah kemarin ada keterlambatan pengajuan kita ke Kemendagri, karena itu ada jangka waktunya,” kata Sonti.
Sonti mengatakan, ketika evaluasi APBD Provinsi Bengkulu 2025 telah selesai, maka Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bengkulu bisa segera menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dan dibahas bersama.
BACA JUGA:Tempat Pelayanan Sosial, Puskesos Bengkulu Selatan Kian Mudahkan Masyarakat
BACA JUGA:Malam Tahun Baru Diguyur Hujan, Taman Merdeka Bengkulu Selatan Mendadak Sepi
Sehingga pada 1 Januari 2025, APBD sudah bisa berjalan. Apalagi gaji pegawai harus dibayarkan pada bulan Januari 2025.
“Meskipun demikian, kita tetap berharap APBD bisa dilaksanakan tepat waktu,” kata Sonti.
Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi mengatakan, APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan sebesar Rp2,92 triliun.
BACA JUGA:Masuk Pantai Pasar Bawah Bayar Rp10 Ribu, Pengelola Sediakan Hiburan Rakyat Selama Tahun Baru
BACA JUGA:BREAKING NEWS : Remaja di Bengkulu Selatan Panjat Tower TVRI 74 Meter, Tim Penyelamat Turun Tangan
Rinciannya dari pendapatan transfer pusat Rp1,92 triliun, pendapatan lain yang sah Rp1,12 miliar dan Pendapatan Asli daerah Rp989, 92 miliar. Kemudian, defisit sebesar Rp76,91 miliar.
“Jadi kita tunggu dulu, setelah itu baru kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
(cia)
- Tag
- Share
-
-
