Pemprov Bengkulu Didesak Segera Bayar Dana Bagi Hasil

RadarSelatan.bacakoran.co, BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diimbau agar segera membayar Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota.
Belum dibayarkannya kewajiban Pemprov Bengkulu itu memunculkan protes dari pemerintah daerah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengingatkan agar pemerintah provinsi segera menyelesaikan kewajiban ini demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

BACA JUGA:Sekda Sukarni Harapkan Semua Anak Tumbuh Kembang Dengan Baik

BACA JUGA:Tempat Pelayanan Sosial, Puskesos Bengkulu Selatan Kian Mudahkan Masyarakat

“Kita bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Bappeda, dan Biro Ekonomi dan mereka khawatir akan dampak keterlambatan ini,” kata Edwar.
DBH yang belum dibayarkan adalah triwulan ketiga dan keempat. Jika tidak segera dibayarkan, banyak kegiatan di kabupaten/kota yang berpotensi terhenti.

BACA JUGA:Malam Tahun Baru Diguyur Hujan, Taman Merdeka Bengkulu Selatan Mendadak Sepi

BACA JUGA:Masuk Pantai Pasar Bawah Bayar Rp10 Ribu, Pengelola Sediakan Hiburan Rakyat Selama Tahun Baru

Pasalnya DBH merupakan sumber dana yang diandalkan daerah untuk menganggarkan kegiatan, baik di awal tahun maupun dalam perubahan anggaran.
“Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, maka banyak program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terancam lumpuh,” ujar Edwar.

BACA JUGA:BREAKING NEWS : Remaja di Bengkulu Selatan Panjat Tower TVRI 74 Meter, Tim Penyelamat Turun Tangan

BACA JUGA:BREAKING NEWS : Pencuri Ternak di Bengkulu Selatan Makin Beringas, Gasak Sapi di Tengah Kota

Edwar menilai, pembayaran DBH harus menjadi prioritas utama yang dilakukan Pemprov Bengkulu.
Mengingat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur yang akan berakhir pada Februari mendatang.

BACA JUGA:5 Jenis Klon Kopi Robusta Yang Wajib Diketahui Petani, Manakah Yang Lebih Unggul?

BACA JUGA:Negara Lain Iri, 6 Rekor Pertanian Indonesia yang Belum Terkalahkan di Dunia, Ini Daftarnya

“Jangan sampai pembayaran DBH ini menjadi beban bagi gubernur dan wakil gubernur yang baru. Kami mendorong agar pembayaran dilakukan secepat mungkin,” tegas Edwar.

(cia)