Realisasi Pembayaran TPP ASN Tahun Depan Diharapkan Tidak Terlambat

Reporter: Wawan Suryadi |

Editor: Suswadi AK |

Selasa , 03 Dec 2024 - 19:42

Ilustrasi-Ist-radarselatan.bacakoran.co

realisasi pembayaran tpp asn tahun depan diharapkan tidak terlambat                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - bagian organisasi dan tata laksana (ortala) sekretariat daerah pemkab bengkulu selatan telah mengusulkan verifikasi hasil analisis jabatan (anjab) ke menpan-rb ri beberapa bulan lalu.
bahkan telah difasilitasi langsung pemerintah provinsi bengkulu yang juga sudah melakukan verifikasi anjab bersama menpan-rb ri.
baca juga:1000 ekor lebih benur dilepas di pelabuhan linau 
dengan harapan setidaknya dalam kurun waktu dekat ini sudah ada rekomendasi dari menpan-rb ri.
setidaknya sudah ada koreksi sehingga bisa diperbaiki dimana letak kekurangannya untuk diteruskan guna menjadi rekomendasi menpan-rb,
karena hal ini juga terkait dengan realisasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) asn lingkungan pemkab bengkulu selatan untuk tahun depan.
kabag organisasi dan tata laksana (ortala) setkab bengkulu selatan, suwito, mm menyampaikan, rencananya diharapkan anjab dan analisis beban kerja (abk) itu sudah selesai
kelas jabatan selesai sesuai regulasi yang ada saat ini, sehingga pada akhir desember 2024 ini sudah bisa diformulasikan untuk tambahan penghasilan pegawai (tpp) ataupun pengadaan cpns.
baca juga:irt di bengkulu selatan yang jadikan anak sebagai psk terancam lewati masa tua di penjara
"makanya, di satu sisi kami juga sudah meminta kepada sekretaris di opd untuk berkoordinasi dengan instansi pembinanya masing-masing. untuk mengejar mendapatkan gambaran formasi kebutuhan pegawai,” ungkap suwito.
setelah ada rekomendasi dari menpan-rb, pelaksana yang ada di bawah bisa mengikuti uji kompetensi (ukom). kalau tidak ada formasi tidak bisa naik, itu sangat erat hubungannya dengan tpp.
“terkait keterlambatan di tahun 2025, mudah-mudahan tidak terjadi lagi," papar suwito.
selain itu, terkait tpp posisi kita juga harus mendapatkan rekomendasi dari biro ortala kemendagri, dirjen bina keuangan daerah kemendagri.
baca juga:pencarian difokuskan ke 1 nelayan pasar bawah yang belum ditemukan, berdoa juga selamat 
proses itu cukup memakan waktu yang agak lama. karena, pada saat yang sama biro ortala kemendagri melalui aplikasi simona adalah sitem monitoring evaluasi analisa jabatan untuk mengeluarkan rekomendasi tpp itu seluruh indonesia. artinya, bukan bengkulu selatan saja.
sehingga, kalau dari pihak kabupaten memasukkan usulan tersebut lebih cepat, biasanya tidak lama rekomendasi akan keluar.
selain itu, besaran tpp juga harus disepakati oleh dprd dan pemerintah daerah dan kondisi keuangan daerah.
mudah-mudahan di pembahasan apbd 2025 sudah bisa paralel menyelesaikan penjabarannya, yang mana seharusnya pada saat penetapan apbd tahun 2025 sudah masuk dalam penetapan terkait tpp.
baca juga:polres bengkulu selatan ringkus pengedar narkoba, sita barang bukti jumbo
"makanya pada saat sudah ada kesepakatan dprd dan pemerintah daerah dengan anggaran yang dialokasikan untuk tpp, kemudian kita sesuai, baru kita kirimkan ke bagian biro ortala agar nantinya tidak terjadi keterlambatan tpp, itu idealnya," pungkas suwito. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan