ASN Diingatkan Tak Komentari dan Bagikan Konten Pilkada

Reporter: Julianto |

Editor: Suswadi AK |

Selasa , 05 Nov 2024 - 18:50

LARANGAN: ASN dingatkan untuk tidak mengomentari postingan kampanye-julianto-radarselatan.bacakoran.co

Ia mengimbau kepada seluruh ASN, TNI, Polri, Pejabat BUMN/BUMD, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lurah dan Camat untuk tetap menjaga netralitas menghadapi Pilkada.

Netralitas ASN telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 494 menyatakan bahwa setiap ASN, anggota TNI dan Polri,

Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

"Harapan kami agar para ASN TNI/Polri agar tidak terlibat politik praktis dan berkampanye di media sosial. Segala peraturan tersebut harus di patuhi para ASN, bagi yang melanggar akan di kenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku," pungkasnya. (jul)

asn diingatkan tak komentari dan bagikan konten pilkada                            radarselatan.bacakoran.co - bintuhan, badan pengawasan pemilu (bawaslu) kaur kembali mengingatkan aparatur sipil negara (asn) untuk tidak ikut-ikutan kampanye atau berpolitik praktis.
ini menyusul sedang berlangsungnya tahapan pilkada kaur yang masih dalam tahapan kampanye.
baca juga:bantuan beras terdampak bencana kembali disalurkan, ini tiga lokasi
baca juga:dukung kemajukan pelayanan publik, komisi ii tinjau mpp
"asn juga dilarang membagikan konten kampanye pilkada, termasuk mengomentari. hal ini masuk dalam pelanggaran,"
kata koordinator bawaslu divisi hukum pencegahan parmas dan humas (hpph) titi firda kusni, shi kepada rasel, selasa 5 november 2024.
baca juga:kaur susun ddk pengentasan kemiskinan
baca juga:daniel: peserta seleksi pppk jangan mau dimanfaatkan calo
ia menyebut asn harus bersikap profesional dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon yang akan bertarung dalam pilkada 2024.
netralitas asn bukan hanya sebuah imbauan, tetapi kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
baca juga:dak 2025 nihil, pembangunan ppn pasar lama tetap dilanjutkan
baca juga:1,5 juta pemilih pemula belum rekam data
dalam pasal 9 undang-undang tersebut disebutkan bahwa asn wajib menjaga netralitasnya dengan terbebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik.
"bahwa larangan keikutsertaan para pihak yang dilarang sudah dijelaskan pada pasal 280 ayat (2) uu 7 tahun 2017," tegasnya.
baca juga:waktu kampanye tersisah 18 hari lagi, paslon diingatkan soal ini
ia mengimbau kepada seluruh asn, tni, polri, pejabat bumn/bumd, ketua rt, ketua rw, kepala desa, perangkat desa, bpd, lurah dan camat untuk tetap menjaga netralitas menghadapi pilkada.
netralitas asn telah diatur dalam uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn dan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns.
sesuai yang tertuang pada undang-undang no. 7 tahun 2017 pasal 494 menyatakan bahwa setiap asn, anggota tni dan polri,
baca juga:ini 5 cara meredakan asam urat di kaki 
kepala desa, perangkat desa dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
"harapan kami agar para asn tni/polri agar tidak terlibat politik praktis dan berkampanye di media sosial. segala peraturan tersebut harus di patuhi para asn, bagi yang melanggar akan di kenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku," pungkasnya. (jul)