RadarSelatan.bacakoran.co, KOTA MANNA – Pemerintah desa (Pemdes) harus berperan aktif tangani stunting. Pernyataan tegas ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bengkulu Selatan, yang juga Ketua Tim percepatan penanganan stunting (TPPS) Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin.
BACA JUGA:Bayar Pajak Kendaraan, Atau Tidak Terima Santunan Jasa Raharja Jika Terlibat Kecelakaan
BACA JUGA:Jelang DPT Diumumkan KPU Kaur Imbau Warga Cek Kembali Data
Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa dan kelurahan untuk mendampingi keluarga berisiko stunting di wilayah kerja masing-masing. “Pemerintah desa harus mendukung dengan mengalokasikan anggaran penanganan stunting,” kata H.Rifai.
BACA JUGA:Waspada! Lokasi Hajatan Rawan Curanmor
BACA JUGA:Kerja Sama Dengan PMI, RSUD Tais Jamin Ketersediaan Darah
Dikatakan Wabup, tim pendamping keluarga yang terdiri dari Ketua TP PKK desa atau kelurahan, bidan desa atau tenaga medis dan kader penyuluh Keluarga Berencana (KB) diharapkan lebih proaktif melakukan pengawasan dan penanganan stunting di wilayah masing-masing. Selain TPK, juga diharapkan adanya peran orang tua dalam memberikan pengasuhan secara baik dan benar terhadap anak-anaknya. Pemerintah Desa harus dapat berperan aktif dengan menggunakan Dana Desa (DD) untuk mendukung kegiatan percepatan penurunan stunting.
BACA JUGA:Keindahan Objek Wisata Air Terjun Batang Kapas, Tertinggi di Pulau Sumatera
BACA JUGA:Keindahan Objek Wisata Air Terjun Mata Buntu, Objek Wisata Andalan Luwu Timur yang Mempesona
“Untuk mendorong percepatan pencegahan stunting di Bengkulu Selatan, tim percepatan penurunan stunting terus melakukan monitoring balita stunting pemberian makan tambahan dan tentunya TPK juga diminta proaktif,” pungkasnya.
(one)