radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menerima banyak keluhan dan pengaduan dari orang tua siswa SMA/SMK, MAN mengeluhkan pungutan uang komite hingga larangan ikut ujian.
Keluhan tersebut sebagian besar disampaikan wali murid saat akan dilaksanakan ujian, baik ujian sekolah, ujian semester hingga ujian praktik.
BACA JUGA:Harga Getah Karet Capai Rp15 Ribu, Petani Diimbau Jaga Kualitas
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH mengatakan, larangan tidak bisa mengikuti ujian karena ada tunggakan SPP, uang komite dan uang lainya yang bersifat sukarela sesuai dengan kemampuan orang tua.
"Karena ada tunggakan maka tidak bisa ikut ujian," kata Usin, Rabu (12/2).
Usin menghimbau kepada seluruh kepala sekolah, seluruh guru-guru, ketua maupun pengurus komite sekolah SMA/SMK, MAN dan sekolah menengah lainnya agar tidak menghambat para siswa-siswi untuk mengikuti ujian.
BACA JUGA:Pendangkalan Alur Pelabuhan Pulau Baai Hambat Ekonomi Bengkulu
Seharusnya pihak sekolah bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti ujian dengan tenang. Pasalnya tidak semua wali murid mampu membayar uang komite yang disepakati.
"Komisi IV menghimbau kepada pihak sekolah agar memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk mengikuti ujian," ujar Usin.
Usin juga berharap pemerintah daerah, Gubernur serta kepala dinas pendidikan segera mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. Hal ini dilakukan agar jangan sampai ada siswa yang tidak bisa mengikuti ujian.
BACA JUGA:Kopi Bengkulu Identitas dan Warisan Budaya
"Saya meminta pemerintah daerah, Gubernur dan Kadis pendidikan untuk segera mengeluarkan surat edaran sebelum mereka dihambat," pungkasnya. (cia)