Pihak bahkan dilarang menyuruh peserta didik untuk menggandakan buku untuk menghindari pengeluaran lebih dari orang tua.
BACA JUGA:Dicekoki Pil Samcodin dan Miras, Pelajar SMP di Kaur Diperkosa Teman Prianya
BACA JUGA:Sambut Gubernur Terpilih, Pemprov Gelar Pesta Rakyat
“Mulai tahun ini itu tak boleh terjadi lagi, saya tegasnya semuanya kepada seluruh KSP. Harus mengerti dan paham ya,” tegasnya lagi.
Agar KSP bisa mengatasi permasalahan tersebut, Lusi Wijaya menyebut bahwa pihaknya telah menganggarkan pembelian buku pendidikan senilai Rp4,3 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendikdasmen pada tahun anggaran 2025. Dana tersebut akan segera diberikan ke sekolah dan harus direalisasikan semaksimal mungkin.
BACA JUGA:Dua Persiapan Menyambut Bulan Suci Ramadhan
BACA JUGA:Kembangkan Digitalisasi, Dinas Kominfo-SP Kaur Gaet Telkomsel dan RRI
“Silahkan langsung tanya dengan pak PPK DAK, itu anggaran sudah disiapkan. Setelah ini jangan ada lagi kekurangan buku, kalau masih terjadi kami akan tindak KSP bersangkutan, apalagi sampai ada laporan dari masyarakat,” papar Lusi Wijaya.
Iapun lantas memperingatkan agar seluruh KSP bekerja setulus hati. KSP kata Lusi sudah diberikan kemudahan dengan nol jam mengajar, oleh karena itu dia meminta agar KSP memanfaatkan ruang tersebut untuk membehani sekolah.
BACA JUGA:Kekurangan Mobil Damkar, DPRD Kaur Usulkan Ini
BACA JUGA:Masa Kerja Berakhir, Panwascam Dibubarkan
“KSP itu punya tiga tugas pokok, yakni manajemen, kewirausahaan dan evaluasi. Laksanakan tiga pokok ini, kalau tidak terlaksana. Artinya KSP makan gaji buta alias bisa TGR tuh gajinya,” tutup Lusi sambil berkelakar. (rzn)