KOTA MANNA - Tunjangan 50 persen diluar gaji pokok (gapok) yang dijanjikan Kemendikbudristek RI untuk menambah kesejahteraan para guru PNS belum juga dinikmati kalangan guru di Kabupaten Bengkulu Selatan. Padahal, progress pencairan tunjangan ini telah bergulir sejak bulan Juli 2023 lalu atau pasca pencairan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1444 hijriyah.
Lantaran tunjangan ini tak kunjung cair, sejumlah guru hingga pengurus PGRI Bengkulu Selatan mulai “meradang”. Para guru menduga ada keterlambatan penyampaian berkas usulan oleh Pemkab Bengkulu Selatan ke Kemendikbudristek, sehingga hak para guru belum disalurkan. “Ini sudah masuk bulan November. Tapi tunjangan yang dijanjikan untuk kami belum juga cair. Kawan-kawan guru terus menantikan ini. Takutnya nanti tahun anggaran berjalan habis dan tunjangan hangus begitu saja,” ujar Ketua PGRI Bengkulu Selatan, Guswarli Efendi, M.Pd.I kepada Rasel, kemarin (6/11). Guswarli menambahkan, kalaupun ada kendala atau keterlambatan pemberkasan oleh guru, seharusnya Pemkab Bengkulu Selatan cepat memberikan informasi agar guru segera melengkapi berkas. Sementara jika ada kendala di luar poin tersebut, Pemkab Bengkulu Selatan juga harus membantu supaya prosesnya lancar. “Ini kan sifatnya nasional, apalagi sudah ada beberapa daerah yang mencairkan. Kalau memang janjinya tidak dapat dipenuhi, ya sampaikan secara gamblang,” beber Guswarli. Sementara saat koordinasi ke BPKAD Bengkulu Selatan beberapa waktu lalu, Guswarli menyebut bahwa hambatan karena kekurangan anggaran. Pihak BPKAD menyebut anggaran baru tersedia Rp2,2 miliar dari total Rp4,8 miliar. “Tapi kalau dana dari pusat kami rasa pencairannya tidak akan bertahap. Contohnya dana untuk pembayaran gaji maupun tunjangan lain. Maka itu, kami akan kembali koordinasi supaya semua ini jelas,” pungkasnya. (rzn)
Kategori :