radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Wakil Ketua (Waka) I DPRD Seluma, Samsul Aswajar mengatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menelusuri dugaan honorer siluman tidak semudah membalikan telapak tangan.
Selain membutuhkan persetujuan setengah dari seluruh fraksi yang ada, ternyata pembentukan Pansus juga memerlukan anggaran.
BACA JUGA:Dinas Perikanan dan Kelautan Seluma, Akan Verifikasi Jumlah Nelayan
"Untuk pembentukan Pansus membutuhkan anggaran. Kemungkinan kami nanti akan membentuk Panitia Kerja (Panja) saja. Apalagi kalau Pansus ini ranahnya nanti ke Aparat Penegak Hukum (APH)," tegas Waka I DPRD Seluma.
Samsul menyampaikan, sejauh ini pimpinan belum menerima surat resmi dari fraksi untuk pembentukan Panja ataupun Pansus untuk menindaklanjuti usulan anggota DPRD Seluma soal honorer siluman di Kabupaten Seluma.
"Untuk pembentukan Panja atau Pansus memang sudah ada usulan lisan yang kami terima dari fraksi PDI Perjuangan dalam paripurna beberapa waktu yang lalu. Namun secara tertulis belum kami terima," tegasnya.
BACA JUGA:Dewan Minta Sosialisasi Program Replanting Sawit Masif
Meski usulan sudah diterima Samsul menyampaikan fraksi tetap harus bersurat terlebih dahulu ke pimpinan DPRD Seluma agar usulan pembentukan Panja ataupun Pansus dapat diproses.
"Minimal harus ada lima fraksi yang mengusulkan untuk pembentukan Panja ataupun Pansus. Kalau hanya tiga ataupun dua fraksi maka belum bisa," ujarnya.
Sementara itu, seperti yang diketahui sejauh ini memang ada dua anggota DPRD Seluma yang hendak menindaklanjuti informasi dugaan adanya honorer siluman di wilayah Kabupaten Seluma.
BACA JUGA:Tak Cukup Umur, Siswa Dilarang Bawa Kendaraan Ke Sekolah
Yakni Hendri Satrio dari fraksi PAN dan Febrinanda dari fraksi PDI Perjuangan. Sementara barua dua anggota DPRD itu saja yang sudah menyampaikan niatnya baik secara lisan melalui paripurna ataupun penyampaian melalui media massa. (rwf)