Pemkab Bedah 20 Unit RTLH Tahun Depan

Rabu 11 Dec 2024 - 17:53 WIB
Reporter : Wawan
Editor : Sahri Senadi

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan (BS) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) akan membedah 20 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025.

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu untuk memiliki tempat tinggal layak huni.

BACA JUGA:Prioritaskan Penanganan Desa Lokus Stunting

Kepala Dinas Perkim Bengkulu Selatan, Decky Zulkarnain S.Sos mengatakan, program bedah rumah merupakan salah satu upaya strategis Pemkab Bengkulu Selatan dalam mengatasi kemiskinan. Sebab keberadaan RTLH menjadi salah satu faktor masih tingginya angka kemiskinan di suatu daerah. 

BACA JUGA:Pembukaan Jambore Cabang III Kwarcab Bengkulu Selatan Sukses

“Pemerintah daerah berusaha keras mengentaskan kemiskinan warga melalui berbagai program yang telah dirancang oleh Bupati dan Wakil Bupati. Salah satunya adalah program bedah rumah RTLH, yang selama ini banyak membantu masyarakat,” kata Dicky. 

Decky menambahkan, hingga akhir 2024 data Pemkab Bengkulu Selatan mencatat 932 rumah warga masuk dalam kategori tidak layak huni.

BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Meningkat Signifikan

Kondisi ini menjadi indikator nyata kemiskinan ekstrem yang masih melanda sebagian masyarakat di wilayah tersebut. 

"Program bedah rumah yang dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir menjadi salah satu solusi yang dinilai efektif untuk membantu warga miskin," pungkasnya.

BACA JUGA:Irpom dan Sumur Bor Akan Dibangun di Sari Mulyo Melalui Dana CSR PLN

Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan. Program RTLH ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. 

“Tahun 2025 ada 20 unit RTLH yang akan dibantu melalui dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp 400 juta. Setiap rumah akan menerima bantuan sebesar Rp 20 juta,” pungkasnya.

BACA JUGA:Program Pembebasan Pajak Kendaraan di Provinsi Bengkulu Akan Dikaji Kembali

Meski sudah ditetapkan jumlah unit yang akan dibangun, Decky menyebutkan bahwa lokasi penerima manfaat program ini masih dalam proses survey. Tim dari Dinas Perkim akan melakukan kajian langsung di lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. 

Kategori :