RadarSelatan.bacakoran.co, TAIS - Karena dianggap menjadi beban anggaran pada APBD 2025. DPRD Seluma memangkas anggaran yang digunakan untuk membayar gaji tenaga honorer.
Pasalnya jumlah tenaga honorer di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap sudah tidak rasional lagi. Karena melebihi dari jumlah tenaga ASN yang ada.
BACA JUGA:6 Manfaat Air Rebusan Kapulaga untuk Kesehatan yang Jarang Diketahui
BACA JUGA:5 Air Terjun Terindah di Sumatera Utara, Destinasi Wisata Alam Memukau, Masuk Tak Perlu Biaya
Waka II DPRD Seluma Sugeng Zonrio mengatakan misalnya salah satu OPD yakni Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Perkimhub).
Di mana jumlah tenaga honorer mencapai 50 orang lebih. Tentu saja daerah terbebani untuk membayar gaji tenaga honorer tersebut.
Karena jelas jika satu orang sebesar Rp 1 juta. Maka setiap bulannya membutuhkan 50 juta. Serta satu tahun mencapai Rp 600 juta. Itu baru di satu OPD saja.
BACA JUGA:Pesona dan Keindahan Air Terjun Goa Raja, Destinasi Wisata yang Memukau dan Memanjakan Mata
BACA JUGA:7 Destinasi Wisata di Kota Subulussalam, Indah dan Populer, Mudah Diakses
“Jumlah tenaga honorer sudah tidak rasional lagi. Jumlahnya mencapai 50 orang di setiap OPD. Jelas ini sangat membebani anggaran. Padahal di OPD sudah ada tenaga ASN yang terdiri dari PNS serta tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujar Sugeng.
BACA JUGA:Pesona dan Keindahan Air Terjun Silangitlangit, Destinasi Wisata Populer di Subulussalam
BACA JUGA:7 Varietas Padi Unggul Indonesia yang Lagi Populer, Tahan Penyakit dan Hasil Melimpah
Sugeng mengatakan setiap OPD maksimal hanya disetujui anggarannya untuk 20 orang tenaga honorer saja. Selebihnya, DPRD Seluma tidak akan menyetujui anggaran pembayaran gaji tenaga honorer tersebut.
“Setiap OPD maksimal hanya boleh 20 orang tenaga honorer saja. Sehingga tidak membebani anggaran daerah. Apalagi saat ini anggaran daerah masih defisit, serta banyak program yang belum terbiayai anggarannya,” pungkas Sugeng.
(rwf)