Isu 15 Menteri Siap Mundur, Ini kata Jokowi
Isu 15 Menteri Siap Mundur Ini kata Jokowi-IST-radarselatan.bacakoran.co
JAKARTA,radarselatan.bacakoran.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap isu bahwa 15 menterinya siap mundur dari kabinet. Meskipun tidak secara langsung membantah atau membenarkan, Jokowi menyatakan bahwa setiap pagi dia dan para menterinya secara rutin mengadakan rapat.
"Menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal, tiap hari, dengan semua menteri, dengan semua atau sebagian menteri," ujar Jokowi usai menghadiri acara Muslimat NU di Gelora Bung Karno pada Sabtu (20/1) lalu.
BACA JUGA:Pembangunan Dermaga Linau Masih Diusulkan
Presiden menjelaskan bahwa rapat harian ini adalah tanda bahwa tidak ada masalah yang signifikan di dalam kabinetnya. Jokowi kemudian bertanya dari sumber mana berita tersebut berasal.
BACA JUGA:Asal Buang Puntung Rokok, Rumah Terbakar, Sepeda Motor Ludes
"Ya kabarnya dari siapa," ujar Jokowi ketika ditanya apakah kabar tersebut merupakan hoaks atau tidak. Presiden menekankan bahwa setiap harinya, dari pagi hingga sore, berlangsung serangkaian rapat, termasuk rapat paripurna, rapat internal, dan rapat terbatas.
BACA JUGA:Personel TNI Mendapur di Sekolah
Menurutnya, tidak ada jeda dalam jadwal rapat tersebut, dan pergantian menteri juga berlangsung tanpa masalah. Sebelumnya, kabar mengenai 15 menteri yang akan mundur dari kabinet Jokowi diungkapkan oleh ekonom Faisal Basri.
BACA JUGA:Curi Mobil Bapak Kandung, Anak Pensiunan Pejabat Diringkus Polisi
Namun, ia tidak merinci nama-nama menteri yang dimaksud. Meskipun demikian, Faisal Basri menyebut beberapa menteri, termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menurutnya sudah siap untuk mundur.
BACA JUGA:Petugas Medis Puskesmas Dituntut Tingkatkan Mutu Pelayanan
Sementara itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menilai bahwa isu mengenai potensi mundurnya 15 menteri, yang diungkapkan oleh ekonom Faisal Basri, sengaja dihembuskan untuk mengganggu stabilitas pemerintahan.
BACA JUGA:Pemprov Gerak Cepat Tindaklanjuti LHP BPK
"Ditujukan untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah, pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," kata Moeldoko melalui keterangan video pada Jumat (19/1).