Kades Harus Memahami Aturan Perundang-undangan

Reporter: Wawan |

Editor: Suswadi AK |

Jumat , 06 Sep 2024 - 17:45

BIMBINGAN: Para Kades saat mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa belum lama ini-wawan-radarselatan.bacakoran.co

kades harus memahami aturan perundang-undangan                            radarselatan.bacakoran.co - kota manna, gunan meningkatkan pemahaman para kepala desa (kades), pemkab bengkulu selata belum lama ini melakukan kegiatan bimbingan teknik (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
dalam kegiatan tersebut dihadiri para kades dan hadir sebagai narasumber kepala dinas pmd kabupaten bengkulu selatan,
baca juga:sinergisitas polisi dan wartawan wujudkan pilkada damai dan kamtibmas kondusif
baca juga:pupuk non subsidi mahal, tankos sawit jadi alternatif
inspektur inspektorat daerah kabupaten bengkulu selatan, dan kordinator pendamping desa se-kabupaten bengkulu selatan.
dengan adanya bimtek tersebut diharapkan para kades dapat memahami semua aturan perundang-undangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
baca juga:mendagri dorong transportasi berkelanjutan menuju indonesia emas 
baca juga:petani di bengkulu selatan minta pemda sediakan benih unggul
inspektur inspektorat daerah (ipda) kabupaten bengkulu selatan, hamdan syarbaini, s.sos menyampaikan pentingnya
kepala desa dalam memahami aturan dan perundang-undangan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan tidak menyimpan dari aturan.
baca juga:masih banyak sapi terserang cacing, distan turun tangan
baca juga:5 tips mengelola modal usaha dari pinjaman agar bisnis maju dan berkembang
"kades sudah seharusnya memahami aturan dan perundang-undangan, hal ini tentu agar di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
kades berjalan dengan semestinya, dan tidak menimbulkan persolan atau pelanggaran hukum di kemudian hari," ujar hamdan.
baca juga:rp100 m usulan rehab sekolah di bengkulu selatan masuk ke kemendikbud-ristek
baca juga:toyota sequoia 2025, suv flagship, mobil terbaik dikelasnya, seperti ini spesifikasinya
kepala inspektorat kabupaten bengkulu ini juga menekankan, para kepala desa tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam perundang-undangan.
"patuhi semua aturan perundang-undangan yang ada, guna meminimalisir pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa," pesanya. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 7 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan