Tim Hukum Paslon Helmi-Mian dan Elva-Makrizal Ingatkan KPU dan Bawaslu Bengkulu

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 02 Sep 2024 - 19:26

SURAT: Tim hukum Paslon Helmi-Mian dan Elva-Makrizal menyampaikan surat peringatan kepada penyelenggara Pemilu terkait PKPU nomor 8 tahun 2024 -Icha-radarselatan.bacakoran.co

tim hukum paslon helmi-mian dan elva-makrizal ingatkan kpu dan bawaslu bengkulu                            radarselatan.bacakoran.co - bengkulu, tim kuasa hukum dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, helmi-mian dan tim kuasa hukum pasangan calon bupati bengkulu selatan elva hartati-makrizal melayangkan somasi kepada kpu dan bawaslu terkait pencalonan kepala daerah yang termuat dalam pkpu nomor 8 tahun 2024.
dalam surat tersebut, tim hukum paslon tersebut mengingatkan kpu agar kpu ri, kpu provinsi bengkulu dan kpu bengkulu selatan serta bawaslu provinsi bengkulu dan bawaslu bengkulu selatan mengacu pada putusan mahkamah konstitusi nomor: 2/puuxxt2a2 terkait masa jabatan calon kepala daerah.
baca juga:lima kabupaten di provinsi bengkulu akan dipimpin pjs kepala daerah
baca juga:dewan baru rapat kerja perdana, ini agendanya
di mana, bahwa kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi melalui surat nomor: 29o4|hk.ot|a6do24 hal:
masa jabatan kepala daerah bertanggal 12 juni 2o24 yang ditujukan kepada komisaris jenderal polisi drs. tomsi tohir, msi selaku plh. direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri republik lndonesia,
baca juga:honda meluncurkan mobil terbaru 2025, ada dua pilihan mesin, tanguh disemua medan
baca juga:dukung kebebasan pers, dandim 0408 siap pasang badan jika wartawan diintimidasi
menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan mk nomor berbunyi i masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan mana jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara. telah jelas dan tidak memerlukan pemaknaan lebih lanjut.
juru bicara tim hukum helmi-mian, muspani mengatakan ada tiga keputusan penting oleh mahkamah konstitusi (mk). pertama ambang batas, usia pencalonan dan menyangkut tiga periode.
baca juga:pwi kecam pengintimidasi wartawan di bengkulu selatan
baca juga:pgri bengkulu selatan pastikan tak lindungi guru tersandung kasus di luar tugas mengajar
"mk menyebut tiga periode tidak boleh. yang ternyata pkpu tidak banyak yang meneliti dan kami mendapatkan kenyataan ini terdapat penyimpangan terhadap putusan mk," kata muspani, senin (2/8/2024).
muspani mengatakan, atas dasar hal ini, pihaknya mengingatkan kpu untuk bisa mematuhi putusan mk tersebut. jika tidak dipatuhi, maka hal ini merupakan pelanggaran hukum serius.
baca juga:dinsos selalu hadirkan pelayanan cepat terpadu 
baca juga:pelayanan mpp di bengkulu selatan bertambah, bps ikut gabung, segera siapkan pks
"ini bisa pemecatan oleh kpp, para komisioner kpu ini jika tidak kembali pada putusan mk," ujar muspani.
ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono mengatakan pihaknya menjalankan tugas sesuai dengan pkpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan.
baca juga:bupati bengkulu selatan ingatkan warga dirikan bangunan harus sesuai aturan
sehingga pihaknya tidak mempunyai kewenangan melakukan perubahan atau bertentangan dengan pkpu tersebut. "apapun yang kami lakukan sesuai dengan regulasi yang ada. itu pegangan kami (kpu)," kata rusman. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 3 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan