Bimtek LKPM Berbasis Risiko OSS RBA

Reporter: Wawan Suryadi |

Editor: Sahri |

Kamis , 22 Aug 2024 - 19:48

FOTO BERSAMA : Peserta Bimtek LKPM foto bersama -Wawan Suryadi-radarselatan.bacakoran.co

bimtek lkpm berbasis risiko oss rba                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - kepala dpm-ptsp kabupaten bengkulu satan, dr e.edwin permana, mt.mm mengatakan,
bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal (lkpm) secara online berbasis risiko sistem oss rba bagi pelaku usaha di tahun 2024 perlu dilakukan.
baca juga:kucuran rp 4 miliar, desa di bengkulu selatan bakal dapat dd tambahan
tujuannya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (sdm) tentang ketentuan penanaman modal khususnya bagi pelaku usaha.
sehingga terwujud  kepastian hukum dan kenyamanan berusaha sekaligus peningkatan realisasi investasi di kabupaten dan kota.
"sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik online singgle submission risk based approach (oss-rba).
baca juga:dinkes kaur pantau penyebaran penyakit frambusia
melalui oss-rba ini, perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan lebih efektif, sederhana, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin.
dengan sistem ini, kegiatan pengawasan juga lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan," kata edwin.
disampaikan edwin, risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan risiko tinggi.
baca juga:penyelidikan kasus serobot lahan dan pengerusakan yang seret pejabat di bengkulu selatan dihentikan
"untuk kegiatan usaha risiko rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki nomor induk berusaha (nib). risiko menengah rendah, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki nomor induk berusaha (nib) dan sertifikat standar (ss).
risiko menengah tinggi pelaku usaha dipersyaratkan memiliki (nib) dan (ss) diverifikasi dan risiko tinggi pelaku usaha di persyaratkan memiliki nib dan izin yang telah diverifikasi," ujar edwin.
sesuai peraturan badan koordinasi penanaman modal (bkpm) ri nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal dinyatakan,
baca juga:bantuan alat tangkap untuk nelayan kaur mulai disalurkan
setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (lkpm) online secara berkala. melalui bimbingan ini pelaku usaha secara langsung diberikan pelatihan secara langsung.
lkpm merupakan potret atau gambaran dari perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
dari lkpm dapat diketahui realisasi investasi penanaman modal, penyerapan jumlah tenaga kerja dari suatu usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di kabupaten kota.
semakin banyak jumlah pelaku usaha yang menyampaikan lkpm maka target realisasi investasi di kabupaten kota dapat tercapai. 
baca juga:11 asn lingkungan pemkab kaur ajukan permohonan cerai
"dengan mudahnya proses perizinan berusaha maka semakin banyak jumlah pelaku usaha yang telah memiliki perizinan, guna peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja," demikian edwin. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 23 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan