Persoalan Lama, Penataan Aset Disdikbud Tak Kunjung Tuntas

Reporter: Rezan |

Editor: Sahri Senadi |

Senin , 01 Jul 2024 - 19:41

Kepala Disdikbud Bengkulu Selatan Novianto, S.Sos, M.Si-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

BACA JUGA:Mobil Warga Lubuk Lagan Terbakar

“Mungkin karena dulu ada bekas bangunan rumdin guru dan sudah runtuh. Masyarakat kemudian coba-coba mengklaim lahan. Sementara ini memang belum terdata, tapi tetap akan ditelusuri,” katanya.

Disisi lain, Novianto mengklaim sudah berkoordinasi dengan tim BPN Bengkulu Selatan terkait status lahan yang sudah diklaim masyarakat.

Pihakya juga siap berduel secara hukum jika nanti kondisi sangat tidak memungkinkan melalui musyawarah kekeluargaan.

“Untuk langkah awal, nanti akan kami keluarkan surat edaran terlebih dahulu terutama mengenai lahan milik Disdikbud.

Setelah itu, tim sarpras kami juga akan turun ke lapangan mendata langsung. Untuk masyarakat, kami harap jangan sesekali mengklaim lahan kami,” pungkasnya. (rzn)

persoalan lama, penataan aset disdikbud tak kunjung tuntas                            radarselatan.bacakoran.co - kota manna, persoalan penataan asset dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten bengkulu selatan tak kunjung tuntas. keberadaan aset milik disdikbud banyak tidak jelas. mulai dari tanah hingga bangunan eks perumahan dinas (rumdin) guru.
bahkan, ada beberapa lahan yang diduga sudah dikuasi masyarakat lantaran minimnya pengawasan dan pembaruan data.
baca juga:berawal saling pelotot, nyawa pemuda seluma melayang
baca juga:terdampak pembangunan ppn, 30 rumah warga desa pasar lama direlokasi
akibatnya persoalan asset disdikbud bengkulu selatan ini beberapa kali mendapatkan peringatan dari bpk hingga badan asset.
kepala disdikbud bengkulu selatan novianto, s.sos, m.si tak menapik hal tersebut. dirinya menyebut bahwa kejadian beberapa lahan yang dikuasai masyarakat lantaran ada kesalahpahaman di lapangan. salah satu contoh di sekitar sdn 78 desa nanjungan kecamatan pino raya.
baca juga:bupati: fokus pembangunan di empat ulu
baca juga:rpjmd dan raperda pphpd kabupaten kaur dibahas
dimana ada satu kapling lahan yang sudah diakui kembali masyarakat dengan alasan bahwa tanah tersebut milik para pendahulu mereka dengan bukti surat tertanggal tahun 1961 lalu.
bahkan, akibat gonjang ganjing permasalahan itu, sekolah tidak dapat mendirikan bangunan baru hingga fasilitas tambahan di lokasi tersebut.
baca juga:hadiri harganas ke-31, wabup : wujudkan keluarga berkualitas menuju indonesia emas
baca juga:hut bhayangkara 27 orang dapat penghargaan, 28 polisi naik pangkat
“kami akui memang ada beberapa asset yang masih belum jelas datanya. tapi, itu semua tetap milik disdikbud bengkulu selatan. sebab, setiap aset tanah atau barang tentu sudah tercatat dan tidak bisa diambil masyarakat,” ujarnya.
lanjut novianto, ketidakjelasan aset saat ini secara tidak langsung memang berdampak buruk terhadap potensi peningkatan sarana dan prasarana sekolah kedepannya. disdikbud bengkulu selatan tidak akan tinggal diam dan tetap mengupayakan jalan keluar agar aset lebih rapi.
baca juga:mobil warga lubuk lagan terbakar
baca juga:masa jabatan 141 kades di bengkulu selatan diperpanjang
“mungkin karena dulu ada bekas bangunan rumdin guru dan sudah runtuh. masyarakat kemudian coba-coba mengklaim lahan. sementara ini memang belum terdata, tapi tetap akan ditelusuri,” katanya.
disisi lain, novianto mengklaim sudah berkoordinasi dengan tim bpn bengkulu selatan terkait status lahan yang sudah diklaim masyarakat.
baca juga:tingkatkan kinerja, berikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat 
pihakya juga siap berduel secara hukum jika nanti kondisi sangat tidak memungkinkan melalui musyawarah kekeluargaan.
“untuk langkah awal, nanti akan kami keluarkan surat edaran terlebih dahulu terutama mengenai lahan milik disdikbud.
baca juga:desa wayhawang terus berbenah, tingkatkan pembangunan jalan
setelah itu, tim sarpras kami juga akan turun ke lapangan mendata langsung. untuk masyarakat, kami harap jangan sesekali mengklaim lahan kami,” pungkasnya. (rzn)