Mantan Direktur RSUD M Yunus Berencana Gugat Gubernur

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: sahri senadi |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 18:00

RSUD M Yunus Bengkulu-IST-radarselatan.bacakoran.co

mantan direktur rsud m yunus berencana gugat gubernur                             radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - mantan direktur rsud m yunus bengkulu dr. anjari akan melayangkan gugatan kepada gubernur bengkulu.
gugatan ini buntut pemberhentian dr. anjari wahyu wardhani dari jabatan sebagai direktur rsud m yunus beberapa waktu lalu. pemberhentian dinilai dilakukan secara sepihak.  
baca juga:ratusan pppk guru bengkulu selatan mulai dievaluasi
ketua tim kuasa hukum dr. anjari, sustimawati menyebut, kliennya bekerja sebagai direktur rsud m yunus berdasarkan kontrak selama 5 tahun karena bukan berstatus sebagai asn.
dalam perjalanannya, kontrak baru berjalan selama 1 tahun 10 bulan, kliennya diberhentikan dengan hormat. namun pemberhentian dengan hormat itu tidak dilakukan sesuai dengan mekansime yang ada.
"seperti surat peringatan. tanpa ada pemberitahuan diberikan surat pemberhentian," kata sustimawati.
baca juga:angkut kayu meranti, warga seluma diamankan di kaur
baca juga:desa lamban susun apbdes, ternyata ini penyebabnya
kata sustimawati, seharusnya jika ingin melakukan pemberhentian harus berpedoman pada poin dalam kesepakatan kontrak, yang berbunyi apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum waktu ditetapkan maka membayarkan ganti rugi sampai dengan masa kontrak berakhir.
"ini berbeda dengan asn. disini dalam kontrak jelas apabila salah satu mengakhiri hubungan sebelum akhri jangka waktu maka wajib membayar ganti rugi," katanya.
dikatakan sustimawati, pihaknya telah melayangkan surat bipartit gubernur bengkulu cq sekretaris daerah provinsi bengkulu pada tanggal 6 dan tanggal 14 maret ke gubernur bengkulu, dikarenakan adanya pemberhentian dengan hormat secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bengkulu dalam hal ini gubernur bengkulu terhadap direktur rsud m yunus yaitu dr. anjari.
"akan tetapi hingga saat ini belum juga ada jawaban dan tanggapan secara resmi dari pihak pemprov atas surat bipartit yang telah kami sampaikan," katanya.
apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan belum ada juga jawaban dari pihak pemprov, maka pihaknya maka akan melakukan tripartit.
baca juga:pemprov bengkulu buka 500 formasi casn, jadwal tunggu juknis pusat
jika dalam tripartit ini tidak juga ada jawaban maka barulah melakukan upaya berikutnya yakni gugatan ke kepaniteran pengadilan hubungan indusrial (phi). "surat kami beri batas waktu selama 5 hari kerja sejak 13 maret 2024," kata.
sustimawati mengatakan, berdasarkan penghitungan dari tim kerugian yang dialami kliennya dengan hitungan gaji sampai masa jabatan 5 tahun berakhir lebih dari rp 1 miliar.
baca juga:perhatian! seluma buka lowongan 2.554 casn
karena gaji direktur rsud m yunus sekitar rp 30 juta per bulan. "hitungan kami dengan sisa masa jabatan lebih dari rp 1 miliar lebih. tapi nanti kita duduk bersama dulu," katanya. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 17 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan