Masa Jabatan Bupati-Wabup Tunggu Putusan MK

Reporter: Fauzan,julianto |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 04 Mar 2024 - 19:59

Masa Jabatan Bupati-Wabup Tunggu Putusan MK-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

masa jabatan bupati-wabup tunggu putusan mk                            radarselatan.bacakoran.co - kaur/seluma - pilkada serentak 2024 mulai memasuki masa persiapan tahapan. bupati-wabup kaur h lismidianto-herlian muchrim yang dilantik sejak 22 mei 2021. sedangkan bupati-wabup seluma erwin octavian-gustianto baru dilantik pada 26 februari 2021.
seharusnya bupati-wabup seluma dan kaur baru mengakhiri masa jabatan pada 2026, jika menghitung masa bakti 5 tahun.
namun tidak diketahui apakah bupati-wabup terpilih hasil pilkada 2024 akan langsung dilantik atau menunggu masa bakti benar-benar berakhir. keputusan masa jabatan bupati-wabup ini masih menunggu putusan mahkamah konstitusi (mk).
baca juga:dua proyek strategis tuntas tahun ini
hal itu setelah 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) uu pilkada ke mahkamah konstitusi (mk).
hal itu dibenarkan kabag tata pemerintahan (tapem) sekretariat daerah (sekda) kaur aprianto, s.ip kepada rasel, kemarin.
"soal masa jabatan bupati, kami masih menunggu putusan mk. apakah diterima atau ditolak. kalau ditolak, artinya ikut uu yang sudah diberlakukan," tegasnya.
baca juga:bpbd bengkulu siaga bencana banjir dan tanah longsor
aprianto mengaku pada sk bupat-wabup kaur, tidak menyebutkan masa akhir jabatan. "kini masih sidang kedua, melengkapi materi gugatan. kepala daerah kaur juga ikut serta dalam uji materi ini," ujar aprianto.
sementara itu, sekretaris dprd (sekwan) kaur ujang julisman, s.sos, m.si juga mengaku belum mendapat arahan terkait persiapan pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2024.
"belum ada pembahasan di dprd soal masa jabatan. untuk sk (bupati), silakan koordinasikan dengan bagian pemerintahan, kami kurang paham," imbuhnya.
baca juga:nip belum turun, pppk diminta bersabar
sebagaimana diketahui sejumlah kepala daerah mengajukan gugatan ke mk lantaran terpangkasnya masa jabatan.
bila mempedomani uu pilkada, jabatan kepala daerah kaur hanya berjalan 3,5 tahun. 11 kepala daerah yang bertindak sebagai pemohon di mk terdiri dari gubernur jambi,
gubernur sumatera barat, bupati kabupaten pesisir barat, bupati malaka, bupati kebumen, bupati malang, bupati nunukan, bupati rokan hulu, walikota makassar, walikota bontang, walikota bukittinggi.
baca juga:opd diminta maksimalkan kinerja
mereka menggandeng visi law office sebagai kuasa hukum. berdasar keterangan tertulis dari visi law, disebut bahwa pengujian pasal tersebut berkaitan dengan desain keserentakan pilkada 2024 yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi.
desain keserentakan itu disebut telah merugikan 270 kepala daerah. utamanya terkait terpangkasnya masa jabatan para kepala daerah secara signifikan.
baca juga:alirkan air ke sawah, warga kompak gali batu
termasuk juga kepala daerah kaur. secara persentase, jumlah kepala daerah yang dirugikan mencapai setengah dari jumlah total 546 kepala daerah di seluruh indonesia atau 49,5 persen dari 546 kepala daerah.
bunyi pasal-pasal yang diuji adalah pasal 201 ayat (7) uu no. 10 tahun 2016: "gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024,"
baca juga:baru 4 desa ajukan pencairan dd
pasal 201 ayat (8) uu no. 10 tahun 2016: "pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia dilaksanakan pada bulan november 2024”
pasal 201 ayat (9) uu no. 10 tahun 2016: "untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
baca juga:jaga stabilitas harga, gelar pasar murah di 15 kecamatan, catat jadwalnya!
serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat gubernur,
penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024,"
dprd seluma ke kemendagri
sementara itu, terkait masa jabatan bupati seluma erwin octavian. dprd seluma akan berkoordinasi ke kementerian dalam negeri (kemendagri).
hal itu guna menanyakan masa jabatan bupati-wabup seluma yang dilantik pada 26 februari 2021. pasalnya masa jabatan keduanya baru genap tiga tahun di februari ini.
baca juga:175 cjh ikuti manasik haji pertama
ketua dprd seluma nofi erian andesca, mengatakan dprd seluma perlu mengetahui masa jabatan bupati dan wabup seluma mengingat seluma juga termasuk daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak.
sesuai jadwal kpu ri, pada 27 november 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak pemilihan kepala daerah.
"untuk masa jabatan bupati dan wabup seluma saat ini kami masih akan melakukan koordinasi. apakah genap lima tahun sehingga akan berakhir pada 2026 mendatang. atau hanya empat tahun, serta akan berakhir pada 2025, tahun depan," ujar nofi.
baca juga:turun, tingkat partisipasi di seluma pada pemilu 2024 hanya 84 persen
terlepas dari hal itu, ketua dprd seluma juga berharap bupati-wabup seluma tetap bisa melaksanakan kepemimpinannya di seluma dengan baik. serta melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan.
terpisah, ketua kpu seluma henri arianda mengatakan kpu seluma sudah melaksanakan tahapan pilkada seluma 2024. bahkan sejak februari, tahapan pilkada sudah mulai berjalan.
baca juga:dewan pertanyakan los pekan kutau belum dihuni
"untuk tahapan pilkada seluma saat ini kami sudah menyusun perencanaan. serta mempersiapkan semua tahapan sampai proses pemungutan suara nanti," pungkas henri. (jul/rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 5 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan