TGR Tak Dibayar, Anggota DPRD Kaur Mulai Cemas

Reporter: Julianto |

Editor: Suswadi |

Sabtu , 24 Feb 2024 - 18:01

Kasi Datun Kejari Kaur, Dwi Pranoto SH-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

tgr tak dibayar, anggota dprd kaur mulai cemas                            radarselatan.bacakoran.co, bintuhan - sebanyak 25 anggota dan mantan anggota dprd kaur mulai cemas. pasalnya para anggota dan mantan anggota dprd seluma ini terancam masuk penjara massal, jika tuntutan kerugian negara (tgr) atas temuan audit dari badan pemeriksa keuangan (bpk) beberapa waktu lalu tak kunjung dilunasi.
total keseluruhan tgr rp 6,6 miliar, rinciannya rp1.417.198.750 kegiatan perjalanan dinas di tahun 2021 dan rp5.199.453.230 kegiatan perjalanan dinas tahun 2022.
baca juga:harga tbs terus naik, bulan februari rp2.253,86/kg
sejauh ini baru ketua dprd kaur, diana tulaini yang mengembalikan kerugian negara. sedangkan 24 anggota dewan dan 1 mantan dewan belum ada kabar lebih jauh. 
baca juga:26 kk korban banjir terima bantuan
"jadi baru ketua yang mengembalikan kerugian negara sebagaimana hasil audit bpk. total yang masih harus dikembalikan ada rp4.884.922.980," kata kajari kaur muhammad yunus sh, mh melalui kasi datun dwi pranoto sh.
baca juga:pemerintah akan rekrut pppk paruh waktu
dia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan bpk beberapa waktu lalu memang banyak sekali kegiatan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur yang tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban (spj).
baca juga:wow! harga beras menyetuh rp50 ribu per kulak
kemudian setelah ditelusuri lebih dalam, bpk menemukan item kegiatan perjalanan dinas menyebabkan kerugian negara.
"kini kami masih menunggu itikad baik dari 24 anggota dan 1 mantan anggota dprd kaur agar segera mengembalikan kerugian negara sebelum perkara ini dilimpahkan ke tahap berikutnya,” tegasnya.
baca juga:warga tanjung terseret arus sungai, tim sisir pantai
dwi pranoto menambahkan, batas waktu pengembalian kerugian negara ini adalah 10 april mendatang.
jika sampai batas waktu tersebut tgr belum juga dibayar, maka perkara ini akan dilimpahkan ke bidang pidana khusus (pidsus) kejari kaur.
baca juga:tiga “korban sungai kedurang” belum ditemukan, tim pencari ditambah
terpisah inspektur inspektorat kabupaten kaur harika se mengatakan, untuk melaksanakan tindak lanjut terkait temuan bpk atas perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur tahun 2021 dan 2022, pemkab kaur menggandeng kejari kaur.
baca juga:bawaslu bengkulu selatan tindak lanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu
"audit terkait dana perjalanan dinas ini telah dilakukan dari tahun 2022 lalu. karena tidak kunjung di bayarkan oleh yang bersangkutan maka ditangani kejari kaur," terangnya. (jul)
 
grafis tgr yang harus dikeblaikan oleh anggota dprd kaur

no nama nomonal
1 alpensyah  rp 350,126,950
2. juraidi  rp 26,922,800
3. baswidan          rp196,438,600
4. liasmawati  rp134,739,750
5. najamudin  rp 242,417,000 
6. tri putra wahyuni  rp234,256,900
7. irawan sumantri  rp225,824,120
8. irwanto toher  rp 233,716,200
9. denny setiawan  rp 207,717,720
10. samsul pajri  rp 203,884,480
11. juhnan hadi  rp116,940,920
12. surono          rp 201,704,400
13. burman          rp 102,260,300
14. didi arianto  rp 228,467,520
15. firjan eka budi          rp 218,267,520
16 rismadi          rp 216,713,680
17. farhan          rp 249,240,250
18. basarudin          rp210,135,500
19. merza  rp 126,053,820
20. maharda kurniaw rp 231,183,800
21. muslih z          rp175,963,400
22. rahmatin hidayat  rp 231,763,400
23. jemi hariansyah  rp 216,763,400
24. reki bonizar  rp 201,563,050
25. rolan zuhrian rp30,857,400

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 25 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan