Hasil Mediasi, PT. AA Belum Akomodir Tuntutan Masyarakat

radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Setelah aksi warga di Desa Pasar Seluma yang menutup akses jalan di Desa Pasar Seluma menuju ke PT. Agri Andalas (AA). Kamis (18/9/2025) siang, digelar mediasi antara masyarakat di Desa Pasar Seluma bersama dengan pihak PT. AA.

Mediasi dipimpin oleh Wabup Seluma H Gustianto serta dihadiri oleh Kapolres Seluma AKBP Bonar R.P Pakpahan SIK. 

BACA JUGA:Soal Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu Seluma Masih Dipertimbangkan

Mediasi ini digelar setelah masyarakat meminta agar PT AA menyediakan kebun plasma seluas 20 persen. Serta mempekerjakan masyarakat sekitar di PT AA. 

Namun dari hasil mediasi yang dihadiri oleh Penasihat Hukum (PH) PT AA, Sri Rejeki serta perwakilan pimpinan PT AA belum mengakomodir keinginan masyarakat. 

Dimana PT AA tidak menyediakan kebun plasma serta memberikan solusi kemitraan antara masyarakat dengan PT AA. Namun PT. AA siap membeli dan menampung buah sawit dari masyarakat.

Selain itu untuk tenaga kerja, PT AA menegaskan bahwa saat ini karyawan PT AA sudah cukup. Serta sudah mengakomodir sebagian dari warga desa penyangga. 

BACA JUGA:Bawaslu Bengkulu Selatan Gelar Penguatan Kelembagaan

"Kalau untuk kebun plasma, kami belum bisa merealisasikan. Namun kami siap untuk program kemitraan antara masyarakat petani sawit dengan PT AA. Untuk karyawan saat ini juga sudah sebagian berasal dari desa penyangga," tegas Sri Rejeki. 

Sementara itu Wabup Seluma H Gustianto mengatakan mediasi ini merupakan langkah penting untuk mencari solusi terbaik atas persoalan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

"Pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator agar komunikasi kedua belah pihak dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan kesepahaman yang saling menguntungkan," ujar Wabup Seluma.

BACA JUGA:Ombudman Menduga Ada Maladministrasi SPMB di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Seluma berkomitmen untuk selalu menjadi penengah dalam setiap persoalan yang melibatkan masyarakat dan pihak swasta, khususnya perusahaan.

"Harapan kami, melalui mediasi ini tercipta kesepakatan bersama yang mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aturan yang berlaku," pungkasnya. (rwf)