Giliran Sekda Diklarifikasi Terkait Dana Stunting

Reporter: Fauzan |

Editor: Sahri Senadi |

Kamis , 25 Jan 2024 - 19:36

Kasi Pidsus Ahmad Gufroni,Giliran Sekda Diklarifikasi Terkait Dana Stunting-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

giliran sekda diklarifikasi terkait dana stunting                            tais, radarselatan.bacakoran.co - jaksa kejari seluma terus melakukan pemanggilan kepada sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (opd) serta sejumlah pejabat di lingkungan pemkab seluma terkait realisasi dana fiskal stunting tahun 2023 sebesar rp 5,7 miliar. 
selain sejumlah kepala opd, kemarin 25 januari 2024 jaksa kejari seluma memanggil sekda seluma h hadianto untuk dimintai klarifikasinya. "hari ini kami meminta klarifikasi dari sekda seluma.
baca juga:jalan dua jalur dipenuhi bendera partai, bisa bahayakan pengendara
baca juga:puluhan pelanggar lalu lintas terekam kamera etle
terkait realisasi dana stunting tahun 2023 lalu. ini masih dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)," kata kajari seluma wuriadhi paramita didampingi kasi pidsus ahmad gufroni, siang kemarin. 
kasi pidsus mengatakan, pulbaket ini dilakukan karena jaksa kejari seluma ingin mengetahui bagaiman realisasi dana fiskal stunting tahun 2023 di kabupaten seluma.
baca juga:kapolres ajak wartawan sejukan pemilu
baca juga:kuota pupuk bersubsidi untuk kabupaten kaur berkurang
sementara itu seperti diketahui ada enam opd yang menerima pembagian dana fiskal stunting tahun 2023. keenam opd tersebut yakni rsud tais berupa pengadaan obat dan vaksin rp 1 miliar, pengadaan bahan habis pakai rp 800 juta.
kemudian dinas perumahan kawasan pemukiman dan perhubungan (perkimhub), berupa kegiatan perbaikan rtlh untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh rp 896,2 juta. 
baca juga:luar biasa! pino raya terima apbd rp 18,4 miliarbaca juga:bpn serahkan 57 sertifikat tanah pemda
dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kegiatan fasilitasi tim penggerak pkk dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga rp 500 juta.
dinas kesehatan, kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) rp 2,027 miliar, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat rp 371,6 juta. 
baca juga:polisi segera panggil oknum pejabat terlapor kasus penipuan
dinas lingkungan hidup, kegiatan penanganan sampah rp 91 juta.  serta dp3akb, promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga rp 70 juta. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan