Bahas Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Program 3 Juta Rumah, Ini Arahan Mendagri

radarselatan.bacakoran.co, BINTUHAN - Pemkab Kaur Selasa 22 Juli 2025 menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) untuk membahas tiga isu penting yakni pengendalian inflasi, strategi pertumbuhan ekonomi, dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. 

Rakor ini dihadiri oleh Forkopimda, Inspektur Daerah, dan perwakilan dinas terkait, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional. Rakor ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. 

BACA JUGA:Fraksi PDIP Tolak Laporan APBD Seluma Tahun 2024

"Mendagri menyatakan kita harus bisa menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," ujar Asisten II Setda Kaur Ir Herwan, M.Si yang menghadiri rakor secara daring.

BACA JUGA:Peringati HAN ke-41, Kabupaten Kaur Gelar Festival Anak

Dijelaskannya, Mendagri memberikan arahan virtual tentang Program Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menjelaskan perbedaan antara keduanya dan menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembebasan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat proses pembangunan rumah layak huni. 

BACA JUGA:Pastikan Tak Ada Siluman, 60 Calon PPPK Tahap Satu Dipanggil Inspektorat

"Pembebasan BPHTB dan PBG ini sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat MBR," katanya.

Rakor juga membahas strategi pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kaur. Diskusi yang mendalam dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Kaur berkomitmen untuk mempercepat proses penerbitan PBG dan mensosialisasikan kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG kepada masyarakat luas. 

BACA JUGA:Atlet Taekwondo Kaur Siap Tampil di Kejuaraan Bela Negara Cup 2025

"Kita harus bisa mempercepat proses penerbitan PBG dan mensosialisasikan kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG kepada masyarakat luas," ujar Herwan.

Evaluasi terhadap dukungan Pemda Kaur terhadap Program 3 Juta Rumah juga menjadi fokus utama dalam Rakor ini. Pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi untuk mempercepat realisasi program dan mencapai target yang telah ditetapkan. Rakor ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kaur dalam mendukung program pemerintah pusat. 

"Kita harus bisa mempercepat realisasi program dan mencapai target yang telah ditetapkan," tutup Herwan. (jul)