Desa Ajukan Pencairan DD Tahap II, Wajib Lunas PBB

radarsealatan.bacakoran.co - BINTUHAN, Sekretaris Daerah Kaur Dr. Drs. Ersan Syafiri MM menegaskan desa wajib melampirkan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desanya saat mengajukan pencarian Dana Desa (DD) tahap II.

Hal ini disampaikannya saat membuka rapat koordinasi (Rakor) tentang persyaratan pencairan DD dan ADD di lantai II Setda Kabupaten Kaur. dua hari lalu (17/7/2025).

Pada kesempatan itu, sekda menekankan pentingnya membahas terkait pajak PBB di desa-desa yang harus segera diselesaikan untuk tahun 2024 dan tahun 2025.

BACA JUGA:Petugas Kesehatan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular

"Mari kita tuntaskan pajak PBB terkait di desa masing-masing segera diselesaikan untuk tahun 2024 dan menyusul tahun 2025 nanti," katanya.

Kepala Badan Keuangan (BKD) Kabupaten Kaur, Harles Feferman, SE, M.M, menyampaikan bahwa pencairan DD bisa dilakukan ketika pajak PBB dari desa sudah diselesaikan.

Ia juga menekankan pentingnya membuat SOP dan kesepakatan bersama dalam proses pencairan dana desa.

BACA JUGA:Aksi Damai Berujung Ricuh, Polres Kaur Tahan 10 Orang dari 44 Tersangka

"Pencairan dana desa bisa dilakukan ketika pajak PBB dari desa sudah diselesaikan," katanya. 

Rapat ini juga membahas tentang pentingnya melaksanakan program daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati Kaur.

Saat ini, masih ada sekitar 35 desa yang belum menyetor pajak ke Pemkab Kaur untuk tahun 2024. Pemerintah daerah berharap agar pajak di tahun 2025 bisa berjalan dengan tertib. 

Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan, Tri Setiyo Nugroho, menyampaikan bahwa untuk tahun 2025 nanti akan dibuat jadwal dan rekon untuk meningkatkan ketertiban dalam pembayaran pajak.

BACA JUGA:345,1 Ton Beras Bapang Dibagikan di Seluma, Penerima Bertambah

"Mungkin nanti untuk kedepan tahun 2025 kita buat jadwal dan rekonsiliasi sehingga sesuai dengan target," katanya.