Tenaga Honorer Tahap II Sampaikan Permohonan Tertulis Kepada Bupati Seluma

radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Karena belum memperoleh jawaban memuaskan dari Wakil Bupati Seluma H Gustianto serta Pj Sekda Deddy Ramdhani soal kejelasan seleksi tenaga PPPK tahap II.

Akhirnya rombongan tenaga honorer yang menggelar aksi damai beberapa hari lalu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati Seluma. Tenaga honorer yang telah lulus seleksi administrasi dan menunggu seleksi tenaga PPPK tahap II berharap agar Bupati Seluma Teddy Rahman bisa mempertimbangkan nasib mereka. 

BACA JUGA:593 Pelajar di Kabupaten Kaur Terima Beasiswa PIP

Koordinator tenaga honorer, Andika Pranata mengatakan, mereka kecewa lantaran saat menggelar aksi demo beberapa hari lalu tidak bertemu dengan Bupati Seluma. 

"Kami berharap bisa bertemu langsung dengan Bapak Bupati. Tapi justru ditemui oleh pejabat yang tidak bisa memberikan keputusan. Karena bukan pengambil kebijakan. Seperti pak wabup dan pak sekda," ujar Andika Pranata. 

BACA JUGA:Pengusutan Korupsi DD Jeranglah Tinggi Terus Digeber

Massa aksi yang diwakilkan Korlap, menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati Teddy Rahman melalui Wakil Bupati. Isi tuntutan itu meminta Pemkab Seluma segera melaksanakan seleski PPPK tahap II.

BACA JUGA:Luar Biasa, 2 Pelajar SD Bengkulu Ikuti Lomba Robot Internasional di Lampung

Para honorer ini berharap dalam dua hari ke depan sudah ada kepastian jawaban permohonan yang telah disampaikan. Jika tidak ada kejelasan para honorer ini mengaku akan menggelar aksi demo lanjutan.

"Kami menunggu respons dari pak Bupati dalam beberapa hari kedepan. Kami berharap keputusan bupati bisa berpihak kepada kami," pungkasnya. 

BACA JUGA:Tiga Kampung Nelayan Dibangun di Bengkulu, Anggarannya Rp75 Miliar, Ini Lokasinya

Ada 5 poin isi permohonan terutis yang disampaikan para honorer kepada Bupati Seluma. Pertama    meminta agar seleksi PPPK tahap II Kabupaten Seluma tetap dilaksanakan dengan menjelaskan jadwal seleksi. Kedua, meminta Bupati Seluma membuat pernyataan bahwa peserta AKSI DAMAI yang bekerja sebagai staff non-ASN/PTT/PHL/Honorer tidak akan dipecat atau dirumahkan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat/Ketua Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. 

BACA JUGA:Polda Bengkulu Tinjau Pendangkalan Alur Pulau Baai

Poin ketiga meminta kejelasan gaji tenaga kesehatan, yang belum terbayarkan. Poin  ke empat meminta Pembatalan Berita Acara Pada Hari Selasa, 17 Juni 2025 Dengan Nomor 800/1 1/Panselda/VI/2025 yang telah beredar di media sosial. Dan yang terakhir meminta Pemerintah Kabupaten Seluma menjamin keselamatan peserta aksi damai. (rwf)