Pemkab Kaur Berharap Dibangun Lapas

radarselatan.bacakoran.co, BINTUHAN - Pemerintah Kabupaten Kaur menjalin silaturahmi dengan Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Bengkulu. Momentum ini dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Bengkulu, Machyudhie ST, M.Si ke Kabupaten Kaur. 

Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.Pd.I yang menyambut kedatangan Kanwil Kemenkum Provinsi Bengkulu berharap kerja sama lebih erat antara Pemkab Kaur dan Kemenkum HAM. "Tadi membahas telekat kekayaan intelektual. Dimasa mendatang, harapan kita Kementerian Hukum dapat kembali melakukan kajian terkait dengan pendirian lapas yang ada di Kabupaten Kaur," ujar Wabup Selasa, 17 Juni 2025.

BACA JUGA:Manfaatkan Perpustakaan Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan dan Wawasan

Pemkab Kaur berharap kedepan dibangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), lahan untuk lokasi pembangunan sudah disiapkan. Wabup berharap Kemenkum dapat memperhatikan kebutuhan Kabupaten Kaur akan Lapas untuk memfasilitasi proses hukum yang lebih efektif. "Tentunya banyak membutuhkan masukan-masukan hukum, pendapat hukum, dan juga bantuan-bantuan yang berkaitan dengan hukum dengan Kementerian Hukum, tadi juga silaturahmi perdana," tambah Wabup.

BACA JUGA:Dulang Prestasi Gemilang, Sekda Bengkulu Selatan Tuntut Sekolah Kreatif

Dalam kesempatan itu, Wabup mengucapkan terima kasih atas perhatian Kemenkum dan berharap kerja sama antara Pemkab Kaur dan Kemenkum dapat terjalin dengan baik. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan Pemkab Kaur dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari Kemenkum. 

BACA JUGA:Percepat Penanggulangan Jalan Rusak, BPBD Bengkulu Selatan Lobi BPJN

"Terima kasih atas perhatian dari Kementerian Hukum, semoga di masa-masa mendatang apa yang kita harapkan benar-benar dapat tercapai," ujar Wabup. 

Kakanwil Kemenkum Provinsi Bengkulu, Machyudhie ST, M.Si menjelaskan bahwa Kementerian Hukum telah berdiri sendiri dan memiliki tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah. 

BACA JUGA:Wabup Kaur Berharap Politeknik KKP Dibangun di Kabupaten Kaur

"Saat ini Kementerian Hukum sudah berdiri sendiri dan tentunya dengan beberapa personil yang berbeda sehingga tugas pokok dan fungsi juga akan terarah lebih baik dari sebelumnya," katanya. (jul)