Awasi SPMB 2025, Kemendikdasmen Libatkan Kemendagri, Ombudsman RI, KPK, dan Polri

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Sabtu , 14 Jun 2025 - 18:00

Ilustrasi: Awasi SPMB 2025 -istimewa-radarselatan.bacakoran.co

Lebih lanjut, KPK menyoroti berbagai bentuk penyimpangan yang kerap terjadi dalam proses penerimaan murid baru.

Salah satunya adalah praktik gratifikasi terselubung-pemberian dari orang tua kepada panitia SPMB tanpa permintaan langsung, namun tetap menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar hukum.

Untuk itu, KPK mendorong penerapan sistem daring dan prosedur yang mempersempit interaksi langsung, sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor pendidikan.

“Kalau pendidikan ingin bersih, maka harus dimulai dari proses masuknya," katanya.

Perwakilan Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menekankan bahwa masalah utama dalam pelaksanaan SPMB bukan semata-mata soal teknis administrasi, tetapi kegagalan sistemik dalam memetakan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Ombudsman menyoroti persoalan serius di tahap pascapengumuman. Untuk itu, Ombudsman tidak hanya melakukan pengawasan,

tetapi juga membuka posko pengaduan aktif di seluruh provinsi, serta menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

"Kami mohon maaf jika petugas kami di lapangan terlihat lebih cerewet selama masa penerimaan siswa. Itu bagian dari kewajiban kami untuk memastikan hak anak tidak dikorbankan oleh sistem yang disalahgunakan," pungkasnya. (cia)

awasi spmb 2025, kemendikdasmen libatkan kemendagri, ombudsman ri, kpk, dan polri                            radarselatan.bacakoran.co - bengkulu, untuk mengawasi pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru (spmb) 2025,
kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) melibatkan kemendagri, ombudsman ri, kpk, polri untuk melakukan pengawasan.
koordinator substansi pendidikan, direktorat jendral bina pembangunan daerah, kementerian dalam negeri, suharyanto, menegaskan bahwa kebijakan baru dalam spmb 2025 yang diatur dalam permendikdasmen nomor 3 tahun 2025,
harus menjadi instrumen untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, bukan malah menciptakan gelombang baru anak tidak sekolah (ats).
baca juga:kunjungi rupbasan bengkulu, priyono pantau proses alih kelola ke kejaksaan
dalam mendukung pelaksanaan permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dan permendikdasmen nomor 9 tahun 2025, kemendagri meminta agar pengawasan daerah tidak berhenti pada penganggaran, tetapi masuk hingga tahap pelaksanaan di sekolah.
program dukungan pembiayaan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, serta fasilitasi ke sekolah swasta melalui beasiswa, disiapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
"kami pastikan arahan pusat masuk dalam dokumen perencanaan daerah, agar tidak ada anak usia sekolah yang terlewat. pengawas daerah wajib terlibat sejak perencanaan, agar tidak ada kebijakan yang meleset dari sasaran," katanya. 
baca juga:ditabrak toyota innova, pelajar desa taba patah kaki
deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat kpk, wawan mardiana mengingatkan bahwa pendidikan anti korupsi bukan hanya untuk peserta didik.
tetapi juga harus meresap ke seluruh ekosistem sekolah seperti kepala sekolah, guru, panitia penerimaan, hingga dinas pendidikan. 
"kalau gerbang masuk ke dunia pendidikan sudah dikotori praktik kecurangan, baik gratifikasi, suap, atau pungli, maka kita sedang membangun sistem pendidikan di atas pondasi yang rapuh," ujar wawan. 
baca juga:seleksi pentaru 2025, ada 54 calon taruna siap tunjukkan kemampuan di tahap ii
kpk menegaskan bahwa fungsi mereka bukan hanya penindakan, tetapi juga pencegahan lewat perbaikan sistem dan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan.
lebih lanjut, kpk menyoroti berbagai bentuk penyimpangan yang kerap terjadi dalam proses penerimaan murid baru.
salah satunya adalah praktik gratifikasi terselubung-pemberian dari orang tua kepada panitia spmb tanpa permintaan langsung, namun tetap menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar hukum.
untuk itu, kpk mendorong penerapan sistem daring dan prosedur yang mempersempit interaksi langsung, sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor pendidikan.
baca juga:pasca 901 cpns aktif bekerja, pemkab seluma bakal tata ulang kepegawaian
“kalau pendidikan ingin bersih, maka harus dimulai dari proses masuknya," katanya. 
perwakilan ombudsman ri, indraza marzuki rais, menekankan bahwa masalah utama dalam pelaksanaan spmb bukan semata-mata soal teknis administrasi, tetapi kegagalan sistemik dalam memetakan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.
lebih lanjut, ombudsman menyoroti persoalan serius di tahap pascapengumuman. untuk itu, ombudsman tidak hanya melakukan pengawasan,
tetapi juga membuka posko pengaduan aktif di seluruh provinsi, serta menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas publik. 
baca juga:raih 62 suara, guswarli effendi kembali nahkodai pgri bengkulu selatan hingga 2030
"kami mohon maaf jika petugas kami di lapangan terlihat lebih cerewet selama masa penerimaan siswa. itu bagian dari kewajiban kami untuk memastikan hak anak tidak dikorbankan oleh sistem yang disalahgunakan," pungkasnya. (cia)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Selatan 16 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan